KALIMANTAN TIMUR — Program prioritas pemerintah yang menyalurkan modal ke ribuan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu pertanyaan besar di kalangan pelaku pasar: apakah dana segar yang mengalir ke desa-desa itu akan menggerus kesehatan keuangan bank BUMN? Kekhawatiran itu kini dijawab tuntas oleh pengelola holding BUMN.
Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, menegaskan bahwa skema pembiayaan ini dirancang tanpa membebani neraca keuangan BRI, Mandiri, BNI, maupun BTN. Pernyataan tersebut disampaikannya di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Jaminan Tertulis dari Menteri Keuangan
Dony membantah anggapan bahwa penyaluran kredit ke Kopdes akan memicu gagal bayar atau menurunkan peringkat kredit bank Himbara. Menurutnya, setiap kredit yang disalurkan untuk program Kopdes Merah Putih sudah dijamin penuh oleh pemerintah pusat.
"Jadi, banyak yang bilang nanti Himbara akan terdampak. Nggak ada hubungannya, karena Himbara memegang jaminan. Jadi, jangan nanti digolong-golongkan ini berbahaya, Himbara akan default, ya nggak mungkin orang kita dijamin. Waktu kita memberikan kredit, ya, itu memang kredit itu dijamin oleh Menteri Keuangan," ujar Dony.
Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi di pasar modal yang sempat mengkhawatirkan adanya potensi pembengkakan kredit bermasalah (NPL) di sektor perbankan. Dengan adanya jaminan pemerintah, risiko kredit yang lazim ditanggung bank menjadi tertransfer ke kas negara.
Program Prioritas, Bukan Beban Operasional
Dony menekankan bahwa pembiayaan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi pedesaan. Karena berstatus program negara, seluruh mekanisme pembiayaannya mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah, bukan murni keputusan bisnis perbankan.
"Jadi, buat Himbara, supaya teman-teman yang di luar juga memahami, tidak ada resikonya buat Himbara, karena Himbara memegang jaminan tertulis bahwa itu ditanggung oleh... Jadi, harus clear. Bahwa ini kan program pemerintah, jadi tidak perlu kita dikotomi-dikotomi," terangnya.
Skema ini memang berbeda dengan kredit komersial pada umumnya. Jika debitur swasta gagal bayar, bank harus membentuk cadangan kerugian. Namun untuk Kopdes, pemerintah berdiri di belakang sebagai penjamin akhir, sehingga kesehatan rasio permodalan bank BUMN tidak akan terganggu.
Apa Dampaknya bagi Ekonomi Desa?
Dari sisi masyarakat, suntikan modal hingga Rp 3 miliar per gerai Kopdes diharapkan mempercepat aktivitas usaha di desa, mulai dari pengadaan pupuk, mesin pertanian, hingga pengelolaan hasil panen. Program ini juga dirancang untuk menekan ketergantungan desa pada rentenir dengan bunga tinggi.
Dengan kepastian jaminan dari pemerintah, bank Himbara diharapkan tetap leluasa menyalurkan kredit ke sektor lain seperti KUR untuk UMKM dan pembiayaan infrastruktur. Langkah Danantara untuk mengklarifikasi isu ini dinilai penting agar kepercayaan investor terhadap saham perbankan BUMN tidak tergerus oleh sentimen negatif yang tidak berdasar.
Ke depan, pengawasan ketat terhadap penyaluran dana Kopdes tetap diperlukan. Meski dijamin pemerintah, transparansi penggunaan anggaran di lapangan menjadi kunci agar program ini benar-benar menggerakkan roda ekonomi desa tanpa meninggalkan persoalan baru di sektor fiskal.
