SAMARINDA — Kesepakatan UMP 2027 di Kalimantan Timur lahir dari perhitungan yang mengacu pada nilai KHL 2026. Dewan Pengupahan memakai angka sekitar 67 persen dari total KHL sebagai dasar, sehingga menghasilkan upah minimum Rp 4.046.360.
Kepala Seksi Perselisihan dan Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI) Disnakertrans Kaltim Ariansyah menyebut dasar penghitungan itu mengikuti ketentuan pengupahan yang berlaku. Menurutnya, formula tersebut sudah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan.
"Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 139, sudah dijelaskan mengenai penggunaan formula atau KHL. Makanya, pada pembahasan hari Rabu, ditetapkan bahwa perhitungannya berdasarkan nilai KHL tahun 2026," ujar Ariansyah, Jumat (20/11).
KHL di Benua Etam tercatat Rp 6.039.344. Dengan UMP Rp 4.046.360, jarak keduanya mendekati Rp 2 juta. Selisih itu menjadi gambaran bahwa kenaikan upah tahun depan belum sepenuhnya menutup standar kebutuhan hidup pekerja.
Ariansyah mengakui besaran UMP yang disepakati belum mencerminkan KHL secara penuh. Namun, ia menegaskan penetapan upah tidak bisa dilepaskan dari kemampuan dunia usaha.
Pembahasan UMP berlangsung Rabu hingga Kamis (18–19/11). Seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi terlibat dalam proses yang berjalan intensif hingga malam.
Kenaikan 7,02 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi titik temu antara harapan pekerja dan pertimbangan pengusaha. Bagi pekerja, tambahan upah menjadi bekal menghadapi biaya hidup yang terus bergerak.
Di sisi lain, pengusaha menimbang keputusan itu dalam menjaga keberlangsungan usaha. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih membuat kenaikan upah menambah beban produksi dan operasional.
Pemerintah berada di tengah dua kepentingan itu. Perlindungan penghasilan pekerja harus dipastikan, sementara kemampuan perusahaan mempertahankan produksi dan lapangan kerja tetap diperhitungkan.
Angka Rp 4.046.360 menjadi hasil akhir pembahasan tahun ini. Bagi pekerja di Kaltim, keputusan tersebut berlaku sebagai acuan upah minimum, meski standar hidup layak masih berada di atasnya.