SAMARINDA — Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Eko Suprayitno, memastikan pihaknya telah mengusulkan pembayaran insentif sesuai jadwal ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Alokasi anggaran juga sudah tercantum dalam DPA. Yang menentukan kapan uang diterima guru bukan lagi urusan administrasi, melainkan tersedia atau tidaknya dana di kas daerah.
Eko menjelaskan insentif tenaga pendidik ditempatkan dalam komponen kegiatan, bukan belanja wajib dan mengikat. Klasifikasi itu membuat pembayarannya tidak otomatis dilakukan di awal bulan seperti gaji pegawai, tagihan listrik, air, atau utang daerah.
“Insentif ini tidak masuk kategori belanja wajib mengikat,” kata Eko kepada EksposKaltim.
Kewajiban mengikat mesti dilunasi lebih dulu. Setelah itu, sisa kas yang tersedia baru dipakai membiayai kebutuhan lain, termasuk insentif guru.
Penempatan insentif di komponen belanja pegawai juga berhadapan dengan ketentuan APBD. Aturan membatasi proporsi belanja pegawai maksimal 40 persen. Dengan jumlah tenaga pendidik mencapai ribuan, memasukkan insentif ke pos itu dikhawatirkan membuat belanja pegawai melampaui batas.
“Kalau belanja pegawainya masuk komponen belanja pegawai, kena penalti. Ada aturan yang melarang belanja pegawainya tidak boleh lebih di APBD itu 40 persen,” ungkap Eko.
Karena itu insentif ditempatkan dalam kegiatan. Saat tenaga pendidik masih berstatus honorer, skema pembayaran sebelumnya masuk komponen barang dan jasa.
Kondisi kas daerah disebut tidak lepas dari kebijakan efisiensi serta transfer ke daerah yang dinilai tidak selancar tahun-tahun sebelumnya. Selain mengalami pengurangan, waktu penyalurannya juga tidak selalu sesuai jadwal.
“Banyak item yang harus dibiayai, semua menurut kepala perangkat daerah adalah prioritas. Tapi keterbatasan anggaran juga yang harus mengatur untuk membagi dana ini supaya semua bisa terbiayai,” jelasnya.
Eko menyebut insentif Agustus sudah cair, sementara pembayaran September masih dikoordinasikan dengan BPKAD Samarinda.
Eko menyampaikan permohonan maaf kepada tenaga pendidik yang hak keuangannya belum diterima. Ia memastikan pembayaran tetap dilakukan begitu kas daerah tersedia.
“Tapi dalam hal ini Pak walikota sudah memberikan jaminan, garansi itu pasti dibayar,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan insentif dan TPP guru telah dialokasikan dalam APBD. Keterlambatan pembayaran disebut berkaitan dengan penerimaan daerah yang tidak selalu masuk sesuai perkiraan.
Eko berharap para tenaga pendidik memahami kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah, sekaligus memastikan komunikasi soal proses pembayaran terus dilakukan kepada guru-guru.