PENAJAM — Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar menyatakan pemerintah daerah berkomitmen memudahkan warga memperoleh bahan pangan dengan harga wajar. Sebagai Ketua Pelaksana Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dia menilai pemetaan wilayah menjadi kunci sebelum pasokan digelontorkan.
"Pemerintah setempat berupaya agar masyarakat lebih mudah memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau," ujar Tohar di Penajam, Selasa.
Pemetaan kerawanan pangan dilakukan di setiap desa dan kelurahan di Penajam Paser Utara. Hasilnya dipakai untuk mengarahkan distribusi bahan pangan sesuai kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.
Pendekatan ini berbeda dari sekadar operasi pasar serentak. Pasokan diarahkan ke titik yang paling rawan kekurangan, sehingga penyaluran tidak menumpuk di satu kecamatan saja.
Pemerintah daerah menyusun jadwal pelaksanaan gerakan pasar dan pangan murah. Kegiatan ini hasil kolaborasi dengan sejumlah lembaga terkait, termasuk Perum Bulog, untuk memastikan ketersediaan pasokan di tengah warga.
Kelompok makanan dan minuman masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi daerah. Berdasarkan data indeks harga konsumen (IHK), inflasi bulanan Penajam Paser Utara pada September 2026 tercatat 0,56 persen, sedangkan inflasi tahunan mencapai 4,18 persen.
Angka inflasi tahunan itu melampaui batasan sasaran nasional. TPID menargetkan laju inflasi kembali ke rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen (2,5 persen±1 persen).
Sebagian besar bahan pangan yang dikonsumsi warga Penajam Paser Utara masih didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Kondisi itu membuat kelancaran pengiriman pasokan dan stabilitas harga di tingkat konsumen sangat bergantung pada cuaca.
Gangguan di jalur distribusi bisa langsung terasa di pasar. Karena itu, pengaturan jadwal pasar murah dianggap penting untuk menjaga harga tetap terkendali saat pasokan tersendat.
Selain pangan, pemerintah daerah memberi perhatian pada ketersediaan air bersih. "Ketersediaan air bersih juga diperhatikan dalam pengendalian inflasi, karena juga kebutuhan warga untuk konsumsi dan aktivitas sehari-hari, seperti mandi dan mencuci," tambah Tohar.
Langkah pengendalian lewat TPID akan terus dijalankan untuk menjaga laju inflasi di bawah standar nasional 2026. Evaluasi berkala diperlukan agar target 1,5 persen hingga 3,5 persen bisa dicapai.