SAMARINDA — Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim, Irhamsyah, menyebut pemerintah menganggarkan Rp 25 juta untuk setiap rumah. Jika kebutuhan perbaikan melampaui angka itu, selisihnya dapat diupayakan lewat dana CSR perusahaan.
Skema itu disampaikan Irhamsyah usai konferensi pers di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Senin, 28 September 2026. Menurutnya, keterbatasan APBD menjadi alasan utama pemerintah membuka pintu kolaborasi dengan dunia usaha.
“Kalau target Rp25 juta itu kurang, sementara APBD kita juga terbatas, bisa saja kita menggabungkan atau mengolaborasikan dengan CSR. Misalnya, satu rumah butuh Rp35 juta, APBD menganggarkan Rp25 juta, sisanya Rp10 juta bisa kita ambilkan dari CSR,” ujar Irhamsyah.
Pemerintah menetapkan plafon Rp 25 juta per unit untuk perbaikan RTLH. Angka itu tidak selalu cukup menutup seluruh kebutuhan material dan upah, terutama pada rumah dengan kerusakan berat.
Selisih inilah yang hendak ditutup dari dana CSR. Irhamsyah mencontohkan satu rumah dengan kebutuhan Rp 35 juta, sehingga sekitar Rp 10 juta harus dicari dari luar APBD.
Ia menegaskan kolaborasi tersebut masih berstatus peluang, bukan kewajiban bagi perusahaan. Pemerintah berharap keterlibatan dunia usaha membuat jumlah rumah yang bisa diperbaiki bertambah.
Penggunaan CSR untuk rumah layak huni bukan hal baru di Kaltim. Irhamsyah menyebut program itu berjalan sejak 2004 dan dilanjutkan pada masa pemerintahan saat ini.
Sejumlah perusahaan telah berpartisipasi, mulai dari sektor tambang, perkebunan, minyak dan gas bumi, Pertamina, perbankan, hingga jasa konstruksi.
“Kita sejak 2004 sudah ada program rumah layak huni melalui dana CSR. Ini menjadi salah satu program kita. Di pemerintahan sekarang juga masih kita lanjutkan, mulai 2022 hingga 2025, bahkan 2026,” kata Irhamsyah.
Target pembangunan melalui program CSR tercatat 502 unit rumah. Hingga kini, sebanyak 346 unit telah direalisasikan.
Program tersebut dilanjutkan kembali sejak 2022. Pemerintah belum memerinci sisa unit yang menunggu pengerjaan maupun jadwal penyelesaiannya.
Irhamsyah menambahkan, keterlibatan perusahaan diharapkan membantu memenuhi kebutuhan anggaran perbaikan rumah masyarakat. Dengan begitu, jumlah rumah yang dapat diperbaiki berpeluang bertambah ketika anggaran pemerintah belum mencukupi.
Meski demikian, ia menegaskan kolaborasi CSR untuk menambah anggaran program RTLH pemerintah masih menjadi peluang yang dapat dilakukan.