BALIKPAPAN — Capaian Balikpapan di ajang Rakornas TPID dan TP2DD 2026 tidak lepas dari realisasi inflasi daerah sepanjang 2025 yang tercatat 2,71 persen secara tahunan. Angka itu masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5 persen plus-minus 1 persen. Balikpapan menyisihkan 20 kabupaten/kota lain penyusun Indeks Harga Konsumen di wilayah Kalimantan.
Di kategori TPID Award 2026, posisi pertama diraih Kota Tarakan dan peringkat ketiga ditempati Kota Pontianak. Sementara di Championship TP2DD 2026, Balikpapan menempati peringkat III tingkat kota dan kabupaten, sedangkan PPU meraih peringkat II TP2DD terbaik tingkat kabupaten di Kalimantan.
Kinerja TPID Balikpapan dijalankan lewat penguatan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Sejumlah program turun ke lapangan, mulai dari penguatan pasokan pangan hingga stabilisasi harga komoditas strategis.
Pemerintah kota juga menjalankan kerja sama antardaerah, Gerakan Pangan Murah, pasar murah, operasi pasar, serta monitoring harga dan pasokan secara rutin. Langkah itu menyasar langsung tekanan harga di tingkat konsumen.
Penghargaan TP2DD menandai capaian pemda dalam mendorong transaksi nontunai di lingkungan pemerintahan. Cakupannya meliputi digitalisasi penerimaan dan belanja daerah, pembayaran pajak dan retribusi secara digital, hingga penguatan integrasi data dan sistem.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Balikpapan dan Pemkab PPU atas komitmen menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempercepat digitalisasi.
"Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat inovasi, kolaborasi, dan implementasi berbagai program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Robi.
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan hanya bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas program secara berkelanjutan.
Pada sisi pengendalian inflasi, penguatan akan diarahkan pada pemetaan sumber tekanan harga secara dini. Ketahanan pasokan pangan, konektivitas distribusi, kerja sama antardaerah, serta program stabilisasi harga yang tepat waktu dan sasaran menjadi prioritas berikutnya.
Sementara di sektor digitalisasi, TP2DD akan terus mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara end-to-end. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masuk dalam agenda tersebut.
"Keberhasilan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah pada akhirnya diharapkan memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat," ujar Robi.