UJOH BILANG — Ratusan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu disebut masih menggunakan pelat nomor kendaraan dari luar daerah. Kondisi ini membuat potensi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor justru mengalir ke kas daerah lain, bukan ke Mahulu.
Anggota Komisi II DPRD Mahulu, Yulius Adi, mengungkapkan bahwa temuan ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, kendaraan dinas yang berpelat luar daerah secara otomatis tidak menyumbang pajak bagi Mahulu.
"Kami mendorong pemda untuk segera melakukan balik nama. Jangan sampai PAD yang seharusnya masuk ke Mahulu malah lari ke daerah lain hanya karena urusan administrasi kendaraan," ujar Yulius Adi di Ujoh Bilang, belum lama ini.
Dorongan ini disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD dan Dinas Perhubungan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu. Pihak DPRD meminta agar proses balik nama menjadi prioritas pada tahun anggaran berjalan.
Menurut Yulius, banyak kendaraan dinas yang dibeli atau dihibahkan dari pemerintah provinsi atau pusat masih menggunakan pelat asal. Proses administrasi yang dianggap rumit kerap menjadi alasan penundaan.
"Ini masalah teknis yang harus diselesaikan. Kalau tidak, selamanya PAD kita tidak akan optimal," tegasnya.
Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Dengan jumlah kendaraan dinas yang diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan unit, potensi penerimaan yang hilang setiap tahunnya dinilai signifikan.
DPRD berharap pemerintah daerah segera menerbitkan surat edaran atau instruksi bupati yang mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menertibkan administrasi kendaraan dinas. Langkah ini dinilai lebih efektif ketimbang hanya imbauan.