BALIKPAPAN — Wali Kota Rahmad Mas’ud membuka Kick Off dan Sosialisasi Perluasan Piloting Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Balikpapan, beberapa waktu lalu. Program ini menjadi fondasi digitalisasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang akan diterapkan penuh pada 2026.
Dalam sambutannya, Rahmad Mas’ud menekankan bahwa data penerima bansos harus akurat dan tepat sasaran. Digitalisasi Perlinsos dinilai mampu meminimalkan duplikasi data dan penyimpangan penyaluran bantuan yang kerap terjadi di lapangan.
“Program ini hadir untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi anak sekolah, sekaligus membantu mengurangi beban orang tua,” ujar Rahmad dalam pernyataan yang dikutip dari keterangan resmi Pemkot Balikpapan. Meski demikian, konteks kutipan tersebut merujuk pada semangat perlindungan sosial secara umum yang diusung dalam piloting ini.
Perluasan piloting Perlinsos Digital menjadi langkah strategis Pemkot Balikpapan menuju sistem perlindungan sosial yang terintegrasi. Dengan basis data digital, pemerintah daerah bisa memantau secara real-time siapa saja penerima, jenis bantuan, dan jadwal penyaluran.
Rahmad Mas’ud meminta seluruh jajaran terkait, mulai dari kelurahan hingga dinas sosial, untuk berkomitmen memperbarui data penerima secara berkala. “Data yang akurat adalah kunci agar bansos benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak,” tegasnya.
Selama ini, data penerima bansos di berbagai daerah kerap tumpang tindih, menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Dengan sistem digital, Pemkot Balikpapan berharap setiap warga yang masuk kategori miskin dan rentan bisa terdata secara tunggal dan valid.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong transformasi digital di tingkat daerah. Balikpapan menjadi salah satu kota yang diyakini siap mengimplementasikan sistem ini lebih awal dibanding daerah lain di Kalimantan Timur.
Langkah selanjutnya, Pemkot akan melakukan sosialisasi ke kelurahan dan RT/RW agar pendataan warga berjalan sesuai prosedur. Wali kota juga meminta agar verifikasi data dilakukan secara ketat sebelum sistem resmi berjalan penuh pada 2026.