PENAJAM — Tembusnya angka 205 ribu jiwa menjadi titik krusial bagi peta politik PPU. Data kependudukan terbaru ini menjadi pijakan awal bagi KPU dan Disdukcapil untuk memetakan ulang distribusi kursi legislatif yang selama ini mengacu pada data sensus sebelumnya.
Kenaikan jumlah penduduk yang signifikan ini tidak lepas dari efek bergulir pembangunan IKN di wilayah tetangga. PPU, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sepaku, menjadi salah satu tujuan utama para pekerja dan pelaku usaha yang mengadu nasib di Kalimantan Timur.
Pertambahan penduduk secara otomatis memengaruhi alokasi kursi DPRD. Berdasarkan simulasi awal, KPU PPU tengah mengkaji beberapa skenario penambahan kursi yang bisa mengubah total kursi di parlemen kabupaten.
“Data dari Disdukcapil menjadi basis utama. Kami melihat potensi penambahan kursi dan perlunya pemekaran atau penggabungan dapil agar representasi warga tetap proporsional,” ujar Komisioner KPU PPU, Andi Saputra, dalam rapat koordinasi internal, pekan lalu.
Distribusi penduduk yang tidak merata menjadi tantangan tersendiri. Kecamatan yang dekat dengan akses utama menuju IKN, seperti Penajam dan Waru, mengalami pertumbuhan lebih cepat dibanding wilayah pesisir seperti Babulu atau Sepaku bagian selatan.
KPU akan memadukan data kependudukan dengan peta geografis dan akses transportasi. Tujuannya, memastikan setiap dapil tidak terlalu timpang dari segi jumlah pemilih. Jika ada kecamatan yang jumlah penduduknya melonjak drastis, dapil tersebut bisa dimekarkan menjadi dua.
Proses simulasi masih berlangsung hingga akhir tahun ini. KPU PPU menargetkan draf awal peta dapil baru sudah bisa dipublikasikan pada awal 2026 untuk mendapat masukan dari partai politik dan masyarakat.
Disdukcapil PPU terus memperbarui data secara berkala. Setiap perubahan data kependudukan—baik yang bersifat permanen maupun sementara—akan langsung diintegrasikan ke dalam sistem simulasi KPU. Hal ini penting mengingat arus migrasi ke PPU diprediksi masih akan terus meningkat seiring rampungnya berbagai proyek strategis nasional di kawasan IKN.