PENAJAM PASER UTARA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor memastikan kebijakan TPP bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab PPU tidak akan tersentuh efisiensi anggaran. Ia menyebut keputusan ini diambil agar para guru dan pegawai tetap fokus pada pelayanan publik di tengah "badai fiskal" yang melanda daerah.
Pernyataan itu disampaikan Mudyat saat menjadi pembicara dalam seminar pendidikan bertema Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Guru Berkualitas dan Pendidikan Bermutu untuk Generasi Masa Depan. Acara berlangsung di Gedung Kemenko 3 IKN, Rabu (20/5/2026).
Dalam forum yang turut dihadiri Kepala Basuki Hadimuljono dan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian itu, Mudyat menyoroti bahwa pendidikan tidak bisa hanya berfokus pada capaian akademik. Pemkab PPU, kata dia, terus mendorong program pembinaan disiplin, kegiatan keagamaan, gotong royong, dan penguatan wawasan kebangsaan di sekolah.
"Guru memiliki peran strategis membentuk generasi masa depan. Karena itu, peningkatan kualitas guru harus berjalan bersama penguatan sarana pendidikan," ujarnya dalam sambutan yang dikutip dari rilis resmi.
Mudyat menilai keberadaan IKN membuka peluang besar bagi daerah penyangga seperti PPU untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, kesiapan SDM lokal menjadi kunci agar masyarakat mampu bersaing dan terlibat langsung dalam pembangunan nasional di kawasan IKN.
Ia menekankan, penguatan pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Dukungan pemerintah pusat, dunia usaha, dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata.
Sementara itu, Basuki Hadimuljono menekankan pembangunan pendidikan harus berjalan selaras dengan pengembangan kawasan IKN sebagai kota masa depan Indonesia. Hetifah Sjaifudian dari Komisi X DPR RI menyatakan komitmen lembaganya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan nasional.
Pemkab PPU pun memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Peningkatan kualitas tenaga pengajar dan pemerataan akses pendidikan disebut terus diupayakan meskipun kondisi fiskal daerah sedang tidak dalam posisi ideal.