SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya melanjutkan program beasiswa Gratispol meskipun diterpa kritik dari berbagai pihak. Alih-alih menghentikan program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji itu, pemprov memilih jalur evaluasi dan perbaikan teknis agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Hingga tahap kedua yang cair pada Maret 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 27 ribu mahasiswa di 51 perguruan tinggi. Ditambah tahap pertama, total penerima manfaat nyaris menyentuh 50 ribu orang dengan nilai penyaluran menembus Rp 220 miliar. Tahun ini, pemerintah bahkan menargetkan 150 ribu mahasiswa penerima dengan alokasi anggaran lebih dari Rp 1 triliun.
Politisi Kalimantan Timur Rusman Yaqub menilai polemik yang berkembang saat ini lebih banyak berkutat pada aspek teknis pelaksanaan, bukan pada esensi program. Menurutnya, program sebesar Gratispol pasti menghadapi dinamika lapangan yang kompleks.
“Program ini jangan dilihat hanya dari kekurangannya. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan dan evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik dan tepat sasaran,” ujar mantan anggota DPRD Kaltim itu.
Rusman memastikan bahwa pemerintah daerah membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Kritik yang masuk, lanjutnya, justru menjadi bahan penyempurnaan kebijakan, bukan alasan untuk menghentikan program.
Sejumlah kritik yang muncul menyoroti mekanisme penyaluran bantuan yang dianggap rumit. Persyaratan administrasi yang belum sederhana dan batas usia penerima beasiswa menjadi beberapa poin yang disorot masyarakat.
Kepala Biro Kesra Setprov Kaltim Dasmiah mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran dana terus berjalan. Tahap kedua Maret lalu, bantuan disalurkan kepada lebih dari 27 ribu mahasiswa di 51 perguruan tinggi dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Gratispol bukan sekadar bantuan biaya pendidikan. Ia menyebut program ini sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Kalimantan Timur.
Di tengah tantangan fiskal, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas. Dengan target 150 ribu mahasiswa dan anggaran lebih dari Rp 1 triliun pada 2026, pemerintah berharap Gratispol tidak hanya meringankan beban biaya kuliah, tetapi juga menjadi fondasi mencetak generasi unggul yang akan menopang pembangunan daerah.