TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau kini berfokus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Kebijakan ini menjadi langkah antisipatif menyusul rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang akan menghapus skema Bantuan Keuangan (Bankeu) ke kabupaten/kota.
Ketergantungan terhadap dana transfer dari provinsi selama ini dinilai cukup tinggi bagi postur APBD Berau. Wacana penghapusan Bankeu menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan dari sektor-sektor lokal yang selama ini belum tergarap maksimal.
Pemerintah Kabupaten Berau melihat tantangan ini sebagai momentum untuk memperbaiki basis data wajib pajak di Bumi Batiwakkal. Fokus utama saat ini tertuju pada penguatan sistem penagihan dan pengawasan terhadap sektor-sektor unggulan daerah. Langkah ini dilakukan agar target PAD yang dipatok setiap tahunnya tidak hanya tercapai, tetapi melampaui estimasi awal.
Selain memperketat pengawasan, Pemkab Berau juga mulai melakukan digitalisasi sistem pembayaran pajak. Inovasi ini diharapkan mampu meminimalisir kebocoran pendapatan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara transparan.
Sektor pariwisata dan jasa menjadi dua pilar yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan PAD. Mengingat Berau merupakan salah satu destinasi wisata utama di Kalimantan Timur, optimalisasi pajak hotel dan restoran menjadi prioritas dalam jangka pendek.
Pemerintah daerah juga tengah mengevaluasi kembali regulasi terkait retribusi daerah. Penyesuaian tarif atau perluasan objek retribusi baru sedang dikaji agar tetap kompetitif namun tetap mampu mengisi kas daerah secara signifikan.
Penghapusan Bankeu dari Pemprov Kaltim dikhawatirkan akan mempengaruhi sejumlah proyek infrastruktur yang selama ini didanai melalui skema tersebut. Namun, dengan penguatan PAD, Pemkab Berau optimistis mampu menutupi celah anggaran tersebut secara bertahap tanpa harus mengorbankan program prioritas masyarakat.
Pemerintah kabupaten memastikan bahwa meski sumber pendanaan bergeser, kualitas pelayanan publik tidak akan menurun. Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) juga terus diperkuat sebagai alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur strategis di masa mendatang.