Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud meminta PT Pertamina Hulu Sanga Sanga memprioritaskan perbaikan jalur pesisir Anggana-Muara Badak sepanjang sekitar 30 kilometer di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jalur berstatus jalan kabupaten itu disebut strategis bagi operasional industri hulu migas sekaligus mobilitas warga sehari-hari. Permintaan disampaikan saat menerima kunjungan SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerja sama wilayah Kaltim di Samarinda.
SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengajak PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) memprioritaskan dukungan perbaikan jalur pesisir Anggana-Muara Badak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ruas sepanjang sekitar 30 kilometer itu dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus memastikan aktivitas industri hulu migas memberi manfaat lebih luas bagi wilayah sekitar operasi.
Permintaan tersebut disampaikan Rudy saat menerima kunjungan dan koordinasi SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Kalimantan Timur di Samarinda, Rabu. "Kami ingin jalur pesisir Anggana-Muara Badak sepanjang 30 kilometer bisa dibenahi," kata Rudy.
Menurut Rudy, penanganan jalan dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Berstatus Jalan Kabupaten, Ditangani APBD Kukar dan Bantuan Pemprov
Secara administratif, ruas jalan tersebut berstatus jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penanganannya selama ini menggunakan APBD kabupaten serta dukungan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kendati begitu, Rudy menilai keberadaan ruas tersebut juga strategis bagi kegiatan industri hulu migas karena menjadi salah satu jalur yang digunakan dalam mendukung operasional PHSS.
Dia berharap keberadaan industri migas yang telah beroperasi selama puluhan tahun di kawasan itu dapat semakin memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Manfaat tersebut termasuk melalui peningkatan kualitas infrastruktur di sekitar wilayah operasi.
Debu Saat Kemarau, Licin Ketika Hujan
Kondisi jalan masih menjadi persoalan bagi masyarakat karena menimbulkan debu pada musim kemarau dan menjadi licin saat musim hujan. Rudy menyebut Pemprov Kaltim siap mendukung penanganan ruas tersebut apabila terdapat keterbatasan dalam dukungan perusahaan.
Namun, pemerintah daerah juga mempertimbangkan pembatasan tonase kendaraan untuk menjaga ketahanan jalan setelah diperbaiki. "Pemprov Kaltim menyatakan siap mengambil alih perbaikan jika PHSS terkendala anggaran, namun akan memberlakukan pembatasan tonase kendaraan maksimal enam roda," katanya.
KPK Soroti Manfaat KKKS bagi Warga Sekitar
Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Andy Purwana dalam pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya keberadaan KKKS memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
"KKKS punya usaha di sini, tapi masyarakat tidak menikmati. Jalannya rusak seperti kata Pak Gubernur. Saya harap, keluar dari sini sudah terbayang jalan nanti harus seperti apa," ujar Andy.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Haryanto Safri, jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta pimpinan SKK Migas dan sejumlah KKKS yang beroperasi di wilayah Kaltim.
