SAMARINDA — Ashan menilai PT Pertamina Patra Niaga selaku Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) adalah pihak paling bertanggung jawab atas antrean warga di SPBU se-Kaltim. Menurutnya, kegagalan menjaga kelancaran BBM di lapangan menjadi bukti buruknya manajemen dan mitigasi risiko perusahaan.
"Pertamina Patra Niaga tidak bisa terus-menerus berlindung di balik alasan teknis atau mengambinghitamkan kuota," tegas Ashan Putra dalam siaran pers lanjutannya, Selasa (15/9).
Desakan ini berangkat dari kondisi antrean BBM yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Kaltim. BADKO HMI Kaltimtara menilai situasi tersebut tak kunjung usai dan berdampak langsung pada warga di daerah penyokong Ibu Kota Nusantara (IKN).
Empat Tuntutan BADKO HMI Kaltimtara ke Pertamina Patra Niaga
Organisasi mahasiswa itu melayangkan sejumlah dugaan dan tuntutan keras yang dialamatkan langsung kepada PT Pertamina Patra Niaga:
- Evaluasi dan copot EGM Patra Niaga Kalimantan. Jika kondisi antrean dan kelangkaan BBM di Kaltim tidak menunjukkan perbaikan signifikan dalam waktu dekat, BADKO HMI Kaltimtara mendesak Direksi Pusat PT Pertamina (Persero) dan BUMN mencopot pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
- Audit transparansi digitalisasi SPBU dan MyPertamina. Sistem digitalisasi dan aplikasi MyPertamina yang digaungkan Patra Niaga dinilai gagal menjadi solusi, justru memperpanjang birokrasi penyaluran dan sering memicu kekacauan sistem di tingkat operator SPBU.
- Buka data stok dan alur distribusi real-time. Pertamina Patra Niaga dituntut membuka data stok BBM dari depot/terminal BBM hingga ketersediaan riil di setiap SPBU secara transparan ke publik, untuk membuktikan klaim "stok aman" yang dinilai bertolak belakang dengan kondisi lapangan.
- Tanggung jawab atas dugaan kebocoran dan penyimpangan. Pertamina Patra Niaga diminta tidak melimpahkan kesalahan semata kepada pengetab atau SPBU, melainkan memperketat pengawasan internal atas alokasi BBM industri dan bersubsidi agar tidak bocor ke sektor pertambangan atau perkebunan skala besar.
Klaim "Stok Aman" Dipertanyakan, Data Distribusi Diminta Dibuka
Ashan menyoroti klaim "stok aman" yang selama ini disampaikan Pertamina Patra Niaga. Menurutnya, klaim itu bertolak belakang dengan kondisi lapangan yang masih diwarnai antrean panjang di sejumlah SPBU.
Karena itu, BADKO HMI Kaltimtara menuntut data stok BBM dibuka mulai dari depot atau terminal BBM hingga ketersediaan riil di tiap SPBU. Transparansi data dinilai menjadi cara paling masuk akal untuk menguji klaim tersebut.
Organisasi ini juga menyoroti sistem digitalisasi SPBU dan aplikasi MyPertamina. Alih-alih menyelesaikan persoalan, keduanya dinilai memperpanjang birokrasi penyaluran dan memicu kekacauan sistem di tingkat operator SPBU.
Soal Dugaan Kebocoran BBM ke Sektor Tambang dan Perkebunan
BADKO HMI Kaltimtara meminta Pertamina Patra Niaga tidak melimpahkan kesalahan semata kepada pengetab atau SPBU. Pengawasan internal atas alokasi BBM industri dan bersubsidi dinilai perlu diperketat.
Tujuannya agar BBM tidak bocor ke sektor pertambangan atau perkebunan skala besar. Dugaan kebocoran dan penyimpangan itu, menurut Ashan, menjadi tanggung jawab Patra Niaga sebagai pemegang kendali niaga dan distribusi.
Tenggat Waktu dan Ancaman Demonstrasi Mahasiswa
Ashan menambahkan, BADKO HMI Kaltimtara memberikan tenggat waktu kepada pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan. Pihaknya diminta menemui perwakilan mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan langkah konkret pembenahan.
"Kaltim ini lumbung energi nasional, sangat memprihatinkan jika Pertamina Patra Niaga tidak mampu mengurus distribusi BBM untuk rakyatnya sendiri. Jika tidak ada respons dan pembenahan nyata, kami pastikan gelombang demonstrasi mahasiswa akan mengepung Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan," pungkas Ashan Putra.
