SAMARINDA — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim memastikan aset Mal Lembuswana yang telah berdiri sejak 1996 itu tengah dalam proses penghitungan ulang secara menyeluruh. Tim terpadu yang melibatkan BPKP, Inspektorat, dan Dinas PU diterjunkan untuk memverifikasi fisik bangunan dan lahan.
Berdasarkan appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), nilai wajar lahan mal yang berlokasi di Jalan Letjend S.Parman itu ditaksir mencapai Rp 702 miliar. Sementara nilai fisik bangunan masih menunggu finalisasi audit sebelum nantinya dijadikan dasar penawaran kepada calon investor.
Perusda MBS Jadi Pengelola Transisi Selama Satu Tahun
Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir menjelaskan bahwa selama masa transisi, aset mal tersebut diserahkan sementara kepada Perusda Melati Bakti Satya. Langkah ini diambil untuk memastikan operasional mal legendaris tersebut tetap berjalan tanpa hambatan bagi pelaku usaha dan pengunjung.
"Setelah masa transisi nanti akan kita upayakan untuk mendapatkan investor tetapnya, apakah nanti melalui penunjukan langsung dengan kerja sama dengan Perusda atau mekanisme lelang, nanti kita pertimbangkan," kata Muzakkir ditemui di Mal Lembuswana, Jumat (7/8/2026).
Verifikasi Ulang 150 Petak Ruko
Data awal mencatat kawasan ini memiliki sekitar 150 petak ruko. Namun, tim terpadu perlu melakukan verifikasi lapangan karena adanya perubahan sekat petak bangunan yang dinilai tidak selaras dengan luasan sertifikat resmi.
Perusda MBS memegang kewenangan penuh dalam manajemen pengikatan kerja sama dengan tenant lama maupun calon penyewa baru. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga kawasan tetap produktif di tengah proses transisi kepemilikan aset.
"Saat ini masih dalam finalisasi dari BPKP dan inspektorat terkait nilai aset. Nanti kalau sudah selesai, baru kami dapat nilai asetnya," demikian Ahmad Muzakkir.
Potensi Kerja Sama Jangka Panjang
Setelah audit rampung, pemprov akan menentukan skema pengelolaan jangka panjang yang paling menguntungkan bagi pendapatan daerah. Opsi penunjukan langsung kepada Perusda atau lelang terbuka bagi investor swasta masih terbuka lebar.
Kepastian nilai aset menjadi modal utama dalam negosiasi dengan calon investor nantinya. Dengan angka lahan yang sudah jelas, pemprov tinggal menunggu hasil audit bangunan untuk menentukan paket investasi yang ditawarkan.
