BONTANG — DKP3 Kota Bontang menggelar Rapat Koordinasi Tim Penyusun FSVA Tahun 2026 pada Rabu (5/8/2026). Agenda utamanya adalah verifikasi dan validasi indikator yang menjadi dasar penentuan wilayah tahan pangan maupun rawan pangan di 15 kelurahan.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Bontang, Syawaluddin, menyebut pemetaan ini menjadi instrumen kunci bagi pemerintah dalam merancang intervensi. “Melalui pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan langkah intervensi yang lebih tepat sesuai kondisi masing-masing wilayah,” ujarnya.
Mengapa Data dari BPS dan Dinas Kesehatan Dibutuhkan?
Analisis FSVA bertumpu pada tiga indikator besar: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Karena indikator tersebut tersebar di berbagai bidang, DKP3 tidak bisa bekerja sendiri.
Instansi yang dilibatkan dalam penyusunan peta tahun ini meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Bapperida, serta BPS. Kecamatan Bontang Utara, Bontang Barat, dan Bontang Selatan juga turut serta dalam rapat koordinasi tersebut.
Menurut Syawaluddin, kualitas hasil pemetaan sangat bergantung pada keakuratan data yang masuk. Seluruh indikator yang diusulkan diverifikasi bersama perangkat daerah terkait agar hasil analisis benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Hasil Rapat Jadi Acuan Program Ketahanan Pangan 2026
Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan mengenai data penyusun seluruh indikator yang selanjutnya akan dianalisis oleh DKP3. “Dengan data yang valid, hasil FSVA diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kebijakan ketahanan pangan di Kota Bontang,” kata Syawaluddin.
Pembaruan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini diharapkan memberi gambaran komprehensif mengenai kondisi pangan di setiap kelurahan. Hasil analisis nantinya menjadi dasar penentuan prioritas program guna menekan potensi kerawanan pangan di wilayah pesisir maupun perkotaan Bontang.
FSVA merupakan instrumen yang disusun secara berkala oleh pemerintah daerah untuk memetakan wilayah berdasarkan tingkat ketahanan pangannya. Pemetaan ini juga menjadi salah satu syarat dalam perencanaan program bantuan pangan dan penguatan cadangan pangan daerah.
