BALIKPAPAN — Program beasiswa Gratispol Kalimantan Timur yang menyasar mahasiswa dari keluarga tidak mampu menghadapi persoalan serius. Sejumlah pihak mendesak audit menyeluruh setelah ditemukan indikasi kelebihan pembayaran mencapai Rp1,05 miliar.
Anggaran Mengalir, Tapi ke Mana?
Kelebihan bayar sebesar Rp1,05 miliar itu terungkap dalam laporan pemeriksaan internal. Belum jelas apakah dana tersebut mengendap di rekening penerima, lembaga pendidikan, atau pihak lain yang tidak berhak.
Program Gratispol sendiri merupakan salah satu unggulan Pemprov Kaltim untuk meningkatkan angka partisipasi kuliah. Setiap tahun, anggaran yang digelontorkan mencapai puluhan miliar rupiah.
BPKP Diminta Turun Tangan
Pemerintah Provinsi Kaltim dikabarkan telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigatif. Langkah ini diambil agar temuan kelebihan bayar tidak berulang di masa mendatang.
“Kami minta BPKP audit supaya jelas siapa yang bertanggung jawab,” ujar pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim, sebagaimana dikutip dari laporan media setempat.
Nasib Mahasiswa Penerima Beasiswa
Persoalan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa penerima Gratispol. Mereka khawatir proses pencairan beasiswa untuk semester depan terganggu akibat proses audit yang berlarut.
Sejauh ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim belum memberikan pernyataan resmi terkait jadwal pencairan berikutnya. Mahasiswa diminta bersabar sementara proses evaluasi berjalan.
Fakta Singkat Program Gratispol Kaltim
- Program beasiswa penuh untuk mahasiswa Kaltim dari keluarga kurang mampu
- Mencakup biaya UKT, biaya hidup, dan tunjangan buku setiap semester
- Dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim
- Didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun
Kasus kelebihan bayar ini menjadi pengingat perlunya pengawasan ketat dalam penyaluran beasiswa daerah. Jika tidak segera dibenahi, program yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa justru bisa menjadi celah penyimpangan anggaran.