SAMARINDA — DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, sehari setelah pembahasan tingkat pertama rampung pada 18 November 2026. Regulasi ini mengatur penelusuran, penyitaan, hingga perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga penegakan hukum tak berhenti pada penghukuman pelaku.
Hetifah Syaifuddin, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kaltim, menyambut pengesahan tersebut. Menurutnya, ada persoalan lama yang belum terjawab dalam pemberantasan korupsi: pelaku diproses hukum, tetapi keuntungan dari kejahatannya belum tentu berhasil dikembalikan.
Gagasan UU Perampasan Aset telah bergulir sekitar 18 tahun dan berulang kali tertunda. Pembahasan baru kembali berjalan pada periode 2025–2026 melalui Komisi III DPR RI bersama pemerintah.
Sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dibahas, disertai serangkaian rapat untuk menyerap masukan. Pembahasan tingkat pertama tuntas pada 18 November 2026, lalu disetujui di paripurna keesokan harinya.
Kaltim memiliki kekayaan sumber daya alam besar, tetapi masih menghadapi persoalan eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Hetifah menilai penegakan hukum harus menjangkau pihak yang menikmati keuntungan praktik korupsi, bukan hanya mereka yang beraktivitas di lapangan.
"Aparat juga harus berani menelusuri aliran dana, kepemilikan perusahaan, serta pihak-pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan dari praktik korupsi," ujarnya kepada EksposKaltim, Jumat (20/11).
Pernyataan itu berangkat dari pola yang kerap terjadi di daerah penghasil: masyarakat menanggung dampak eksploitasi, sementara keuntungan ekonomi dari pengelolaan kekayaan alam tidak selalu sebanding dengan kondisi yang mereka hadapi.
Dukungan Hetifah disertai catatan. Penelusuran hingga perampasan aset harus didasarkan pada bukti dan disertai pengawasan agar kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan. Prinsip keadilan dan kepastian hukum tidak boleh diabaikan.
Ia juga mendorong mekanisme transparan agar hasil pemulihan aset memberi manfaat bagi daerah penghasil SDA. Pemulihan aset hasil kejahatan, menurutnya, semestinya ikut mendukung perbaikan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
"Agar hasil pemulihan aset dapat ikut mendukung perbaikan lingkungan, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak, sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara," jelasnya.
Hetifah menegaskan perampasan aset tidak boleh berhenti pada pengembalian kekayaan kepada negara. Ada konsekuensi sosial yang sudah telanjur dipikul warga di sekitar wilayah eksploitasi.
"Jangan sampai kekayaan alam sudah diambil, lingkungan mengalami kerusakan, masyarakat menanggung dampaknya, tetapi ketika aset hasil kejahatan berhasil dirampas, masyarakat setempat justru tidak merasakan manfaat pemulihannya," pungkasnya.
Dengan UU anyar ini, tahap berikutnya bergantung pada peraturan pelaksana dan kesiapan aparat penegak hukum menelusuri aliran dana lintas perusahaan. Bagi Kaltim, ujiannya sederhana: apakah aset yang dirampas kembali terasa di jalan kampung, sekolah, dan air bersih warga terdampak.