SAMARINDA — Permintaan itu disampaikan Andi Harun usai rapat koordinasi bersama DPRD Samarinda di Kantor DPRD, Kamis (19/11) sore. Pemkot hadir untuk memberitahu DPRD perkembangan persoalan sekaligus memaparkan hasil kajian atas kebijakan penyesuaian target pendapatan tersebut.
Menurut Andi Harun, persoalan bermula dari surat Pemprov Kaltim bertanggal 7 Oktober yang ditandatangani gubernur. Surat itu memuat penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak terhadap 10 kabupaten/kota di Kaltim, dengan dampak ke Samarinda mencapai sekitar Rp 209,68 miliar.
Yang memberatkan, APBD Perubahan 2026 sudah ditetapkan lewat kesepakatan Pemkot dan DPRD serta mendapat asistensi dari Pemprov Kaltim. Sejumlah kegiatan yang dibiayai anggaran itu pun sudah terlaksana.
Andi Harun menyebut pengurangan pendapatan membuat pembiayaan kegiatan yang sudah dikerjakan tidak bisa dibayarkan. Konsekuensinya, kewajiban itu berubah menjadi utang dengan nilai yang sangat besar.
"Berarti ada pembiayaan sebesar Rp 209 miliar pada kegiatan yang sudah terlaksana di lapangan melalui APBD Perubahan Kota Samarinda tahun 2026 yang tidak bisa kita bayarkan. Konsekuensinya akan menjadi utang, dan angka itu sangat tinggi," ujar Andi Harun, Kamis (19/11) sore.
Pemkot Samarinda menguji kebijakan penyesuaian melalui mekanisme keberatan sebagaimana diatur Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pengujian mencakup dasar kewenangan gubernur, prosedur penerbitan kebijakan, serta dampaknya terhadap keadilan fiskal bagi kabupaten/kota, khususnya Samarinda.
Dari kajian itu, Andi Harun menyebut ada tiga temuan kritis dan tiga temuan analitis. Temuan kritis pertama menyorot dugaan cacat prosedur karena tidak ditemukan keputusan atau surat gubernur yang terbit sebagai dasar legalitas penyesuaian sesuai ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2024 beserta perubahannya.
Temuan kritis kedua, penggunaan variabel penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai pengganti jumlah kendaraan terdaftar dinilai tidak sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.
Temuan kritis ketiga berkaitan dengan pemotongan 3 persen untuk insentif pungutan sebelum pembagian PBBKB. Kajian pemkot menilai hal itu menyimpang dari ketentuan pembagian hasil bruto sebesar 70 persen kepada kabupaten/kota.
Pemangkasan Rp 209,68 miliar setara dengan porsi signifikan belanja daerah Samarinda pada APBD Perubahan 2026. Bila tidak ditinjau ulang, sejumlah program yang sudah dikerjakan berisiko menumpuk sebagai kewajiban pembayaran pada tahun anggaran berikutnya.
Pemkot Samarinda telah menyampaikan hasil kajian kepada DPRD agar legislatif mengetahui perkembangan persoalan. Mekanisme keberatan yang ditempuh mengarah pada uji kewenangan dan prosedur atas kebijakan gubernur, bukan sekadar permintaan pengurangan angka.
Hingga rapat koordinasi berlangsung, belum ada keterangan resmi dari Pemprov Kaltim soal permintaan peninjauan ulang tersebut. Kepastian atas target pendapatan Samarinda akan menentukan kelanjutan pembayaran kegiatan yang sudah berjalan di lapangan.