SAMARINDA — Penolakan Hamas disampaikan menyusul munculnya rencana pengalihan transaksi keuangan pemda ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurut dia, kebijakan itu perlu dikaji secara matang karena berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang selama ini diperoleh daerah melalui aktivitas perbankan Bankaltimtara.
Hamas menyatakan keberatan secara pribadi jika transaksi keuangan pemerintah daerah dialihkan ke bank lain. Aktivitas transaksi melalui bank daerah, katanya, turut memberikan kontribusi terhadap PAD.
"Ini secara pribadi tentu menjadi pukulan buat bank daerah. Karena semua pembayaran yang memakai sistem daerah itu hampir ada keuntungan. Artinya ada masukan buat daerah, berarti ada peningkatan PAD," ujar Hamas, Jumat (13/11/2026).
Politikus yang akrab disapa Hamas itu menyebut Bankaltimtara memiliki posisi strategis dalam mendukung perputaran ekonomi daerah. Keberadaan bank milik daerah tersebut semestinya diperkuat agar mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pemerintah daerah.
Hamas mengaitkan persoalan ini dengan kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi serta perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam situasi tersebut, setiap potensi pendapatan daerah perlu dijaga dan dimaksimalkan.
"Kalau dipindah, berpotensi mengurangi kontribusi ekonomi bagi daerah. Saya pribadi tidak setuju dong," tegasnya.
Ia berpandangan, pemerintah daerah seharusnya lebih mengutamakan pembenahan fasilitas dan peningkatan kapasitas Bankaltimtara dibandingkan mengalihkan aktivitas transaksi keuangan. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat daya saing sekaligus menjaga perputaran uang tetap berada di daerah.
Bagi Hamas, persoalan ini bukan sekadar soal pilihan bank mitra. Aktivitas transaksi yang tetap berada di Bankaltimtara menentukan seberapa besar uang berputar di Kaltim dan seberapa besar manfaatnya kembali ke kas daerah.
Ia menilai penguatan kapasitas bank daerah sebagai jalan tengah yang lebih menguntungkan. Dengan begitu, Bankaltimtara bisa bersaing tanpa harus kehilangan peran sebagai pengelola transaksi pemerintah daerah.
Wacana pengalihan transaksi pemda ke Himbara belum dijelaskan lebih rinci dalam pemberitaan ini, termasuk instansi mana yang menggulirkannya dan kapan rencana itu hendak diberlakukan. DPRD Kaltim melalui ketuanya meminta kajian mendalam sebelum keputusan diambil.