Bank Indonesia Jadi Target Utama Serangan Siber, 761.000 Ancaman Terdeteksi

Penulis: Uki Damayanti  •  Kamis, 12 November 2026 | 17:08:01 WIB
Peta ancaman siber Fortinet mencatat sekitar 761.000 ancaman pada sektor perbankan, tertinggi dibandingkan sektor lain.

KALIMANTAN TIMUR — Sektor perbankan Indonesia mencatat 761.000 ancaman siber dalam pemantauan Threatmap Fortinet, menjadikannya industri paling banyak ditargetkan penjahat siber. Angka itu jauh di atas sektor teknologi dengan 386.000 ancaman dan pemerintah 121.000. Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyebut tingginya nilai ekonomi dan data nasabah membuat bank selalu jadi sasaran empuk.

Pratama Persadha, pakar keamanan siber Indonesia, menjelaskan bahwa sistem perbankan menyimpan dana, identitas, informasi rekening, serta data pribadi jutaan nasabah. Kombinasi aset bernilai tinggi itu membuat bank menjadi incaran utama pelaku serangan siber.

Keberhasilan menembus sistem perbankan membuka jalan bagi pencurian dana, pengambilalihan akun, hingga perdagangan data di pasar gelap. Risiko meluas seiring pertumbuhan layanan mobile banking, pembayaran digital, API, dan integrasi bank dengan berbagai penyedia teknologi.

Ancaman Terdeteksi Capai 1,6 Juta dalam 24 Jam

Data Threatmap di situs Fortinet per Senin (9/11) pukul 08.41 WIB menempatkan sektor perbankan di posisi teratas dengan sekitar 761.000 ancaman. Sektor teknologi menyusul dengan 386.000 ancaman, pemerintah 121.000, edukasi 48.000, manufaktur 42.000, dan telekomunikasi 18.000.

Dalam 24 jam terakhir, sebanyak 1,6 juta serangan berhasil diblokir. Angka itu melonjak dari 50.600 serangan yang terdeteksi dan diblokir pada Sabtu (7/11), dengan rata-rata empat serangan terdeteksi per detik.

Vendor dan Kredensial Nasabah Jadi Pintu Masuk

Pelaku serangan tidak selalu membidik sistem inti bank. Menurut Pratama, celah keamanan pada vendor, perangkat karyawan, maupun kredensial nasabah kerap dimanfaatkan sebagai jalan masuk.

"Sistem perbankan menyimpan dana, identitas, informasi rekening, serta data pribadi jutaan nasabah," kata Pratama kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/11).

Bank-bank besar umumnya sudah berinvestasi pada teknologi keamanan, pusat pemantauan, dan mekanisme respons insiden. Namun tingkat kematangan keamanan siber belum tentu merata, terutama di bank daerah dan penyedia layanan keuangan dengan sumber daya terbatas.

Kesiapan Tidak Cukup Diukur dari Firewall

Pratama menilai kesiapan bank tidak cukup diukur dari kepemilikan firewall atau perangkat keamanan lain. Kemampuan mendeteksi anomali secara real-time, mencegah pergerakan pelaku di dalam jaringan, menjaga kerahasiaan, dan memulihkan layanan saat gangguan sama pentingnya.

"Penguatan autentikasi multifaktor, segmentasi jaringan, pengujian kerentanan, enkripsi, serta pengawasan terhadap pihak ketiga harus terus dilakukan," tutur Pratama.

Ia mendorong penguatan pertahanan siber sektor perbankan lewat deteksi dini, pertukaran intelijen ancaman, peningkatan kapasitas SDM, dan pengujian ketahanan sistem secara berkala. Komunikasi publik yang transparan juga dibutuhkan agar statistik keamanan disampaikan dengan konteks tepat.

Masyarakat Diminta Tidak Rush Money

Pratama menegaskan masyarakat tidak perlu menarik dana secara massal hanya karena melihat angka pada peta keamanan siber. Selama layanan perbankan berjalan normal dan tidak ada pengumuman resmi soal gangguan dana nasabah, transaksi dapat dilakukan seperti biasa.

"Masyarakat tidak perlu melakukan penarikan dana secara massal atau rush money hanya berdasarkan angka pada threat map. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa dana nasabah sedang terancam hanya dari tingginya aktivitas deteksi serangan," ungkap Pratama.

Ia mengimbau nasabah tidak memberikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapa pun. Jika menemukan transaksi mencurigakan, segera hubungi kanal resmi bank untuk mengamankan rekening. Waspadai pula phishing, pesan palsu yang mengatasnamakan bank, pencurian OTP, dan aplikasi berbahaya.

"Jangan sampai angka statistik ancaman siber justru memunculkan kepanikan yang dapat mengganggu stabilitas kepercayaan terhadap sistem keuangan. Yang dibutuhkan adalah kewaspadaan, kesiapan, dan ketenangan, bukan kepanikan," imbuh Pratama.

Reporter: Uki Damayanti
Sumber: cnnindonesia.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top