BALIKPAPAN — Diskusi publik yang digelar AMSI Kaltim membedah sejauh mana DPRD Balikpapan menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan selama dua tahun terakhir. Forum itu juga membahas capaian program kerja, kebijakan, serta persoalan penting yang berkembang di tengah masyarakat.
Ketua AMSI Kalimantan Timur Ahmad Yani mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menilai kinerja legislatif secara terbuka. Menurut dia, forum itu diarahkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih membutuhkan perhatian DPRD.
"Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kinerja legislatif, menilai sejauh mana fungsi pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan sudah berjalan selama dua tahun terakhir," kata Yani.
Materi diskusi menekankan bahwa evaluasi kinerja DPRD perlu ditopang data terukur. Data yang dimaksud mencakup produk peraturan daerah, kualitas pembahasan anggaran, dan efektivitas pengawasan terhadap program pemerintah kota.
Peserta forum turut menyoroti tantangan pembangunan Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Persoalan yang dibahas meliputi kebutuhan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, persoalan lingkungan, serta dinamika sosial dan ekonomi.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman membuka kegiatan tersebut. Politikus Partai NasDem itu menilai keterlibatan DPRD, masyarakat, dan media diperlukan untuk mendukung pembangunan kota yang transparan dan akuntabel.
Menurut Yono, Balikpapan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus kota penyangga IKN. Pembangunan kota menuju pusat pertumbuhan yang modern dan berdaya saing global membutuhkan pengawasan dari berbagai pihak.
"Pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk DPRD dan insan pers, untuk memastikan pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," kata Yono.
Memasuki dua tahun masa bakti, Yono mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Ia berharap kritik dari media menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja legislatif dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Yono menegaskan pengawasan dan keharmonisan bukan dua hal yang bertentangan. Kritik yang tajam dan berimbang justru diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi serta memastikan pembangunan sesuai kepentingan masyarakat.
"Pengawasan dan harmoni bukanlah dua hal yang bertentangan. Kritik yang tajam namun berimbang justru menjadi bagian dari upaya menjaga keharmonisan, karena tujuan kita sama, yakni kemajuan Kota Balikpapan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Di tengah perkembangan informasi digital, Yono juga menekankan pentingnya media siber yang menjunjung kode etik jurnalistik dan disiplin verifikasi. Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta dinilai dapat membantu masyarakat memahami kebijakan publik sekaligus menyampaikan kritik dan aspirasi kepada pemangku kebijakan.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono, perwakilan mahasiswa, awak media, dan tamu undangan lainnya. Diskusi diharapkan mendorong evaluasi kinerja legislatif yang lebih terbuka dan berbasis fakta, sehingga pelaksanaan fungsi DPRD memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Balikpapan.