Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur memfasilitasi harmonisasi tiga rancangan produk hukum daerah Kabupaten Kutai Timur melalui layanan Harmonisasi One Day Service. Ketiga regulasi yang dibahas mencakup Perubahan APBD 2026, Penjabaran Perubahan APBD 2026, dan perubahan Standar Harga Satuan daerah. Proses pencermatan berlangsung secara virtual dengan melibatkan perwakilan Biro Hukum Setda Kaltim, BPKAD, serta Bagian Hukum Kutai Timur.
SAMARINDA — Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim Masan Nurpian menyatakan harmonisasi itu menyentuh tiga rancangan aturan sekaligus. Ketiganya adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dan Rancangan Peraturan Bupati mengenai perubahan atas peraturan Standar Harga Satuan daerah.
Rapat koordinasi digelar secara virtual dengan memanfaatkan inovasi layanan Harmonisasi One Day Service. Jajaran yang terlibat meliputi perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Kaltim, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Bagian Hukum Kutai Timur.
Masan menjelaskan fokus pencermatan diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, keabsahan substansi setiap pasal yang diusulkan. Kedua, kesesuaian materi muatan dengan regulasi di atasnya. Ketiga, ketaatan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
"Proses pengharmonisasian ini memegang peranan penting guna memastikan bahwa setiap rancangan regulasi memiliki landasan hukum yang kokoh," kata Masan di Samarinda.
Menurutnya, harmonisasi regulasi keuangan daerah menjadi pijakan strategis untuk mewujudkan tata kelola APBD yang tertib dan akuntabel. Langkah penyelarasan aturan dijalankan untuk mengeliminasi potensi tumpang tindih antar norma hukum.
Penyelarasan juga dimaksudkan mencegah timbulnya kekosongan regulasi di lapangan. Dua kondisi itu, tumpang tindih norma dan kekosongan hukum, kerap menjadi celah masalah dalam pelaksanaan anggaran di daerah.
Setiap masukan teknis dari perangkat daerah terkait dirumuskan secara cermat. Tujuannya memperkuat legalitas pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.
"Pencermatan mendalam difokuskan pada aspek keabsahan substansi, kesesuaian materi muatan, hingga ketaatan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan," ujar Masan.
Layanan digital Harmonisasi One Day Service memungkinkan proses pencermatan dan penyempurnaan draf rancangan aturan diselesaikan tepat waktu. Masan menilai mekanisme itu membuat proses berjalan transparan dan efektif.
Kanwil Kemenkum Kaltim menyatakan komitmen penuh mendampingi pemerintah daerah merumuskan produk hukum berkualitas. Pendampingan menyasar aspek kepastian hukum bagi pelaksanaan roda pemerintahan daerah.
"Penyusunan regulasi yang tertib, harmonis, dan sistematis akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan roda penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Masan.