KALIMANTAN TIMUR — Pemerintah memproyeksikan Kalimantan sebagai superhub ekonomi yang menggeser pusat gravitasi ekonomi Indonesia dari Jawa dan Sumatra. Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut kolaborasi Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam sebagai "segitiga emas" yang menopang transformasi tersebut. Enam klaster strategis disiapkan sebagai penopang utama, dari teknologi bersih hingga energi rendah karbon.
Rachmat Pambudy memaparkan arah baru pembangunan nasional itu dalam forum kerja sama regional yang dikutip dari Antara, Sabtu (10/10/2026). Menurutnya, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan menjadi pusat ekosistem yang menarik arus ekonomi keluar dari Jawa dan Sumatra.
"Ini adalah segitiga baru Malaysia, Brunei dan Indonesia. Namun sesungguhnya ini bukan sekadar segitiga baru, melainkan segitiga emas untuk masa depan," ujar Rachmat.
Ia menambahkan, selama ini pusat gravitasi ekonomi Indonesia bertumpu di Jakarta lalu menyebar ke Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, serta wilayah lain di Jawa dan Sumatra. Kini, arah pembangunan bergerak menuju Kalimantan.
Transformasi ekonomi di Borneo akan ditopang enam klaster strategis. Rinciannya:
Selain enam klaster tersebut, investasi di bidang sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan, dan infrastruktur dinilai menjadi faktor penting. Rachmat menekankan transformasi ini harus tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ketahanan ekologi.
"Kita membutuhkan investasi pada manusia dan infrastruktur. Transformasi ini harus tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ketahanan ekologi, termasuk hak masyarakat lokal serta perlindungan sumber daya air," ungkapnya.
Pemerintah mendorong penguatan koridor Nusantara-Balikpapan-Samarinda, jaringan Trans-Kalimantan, serta konektivitas pelabuhan dan bandar udara. Koridor ekonomi yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar regional juga menjadi bagian dari rencana tersebut.
Rachmat menyebut sejumlah prioritas kerja sama lintas negara. Cakupannya meliputi konektivitas transportasi dan perbatasan, konektivitas energi dan jaringan lintas batas, investasi industri, rantai nilai regional, infrastruktur digital, pengembangan kapasitas, hingga kecerdasan artifisial.
"Melalui kerja sama Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, kedekatan geografis Kalimantan harus dapat diterjemahkan menjadi investasi, kesempatan bagi dunia usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kawasan yang semakin terhubung," jelasnya.
Bagi pelaku usaha, arah kebijakan ini membuka peluang masuknya investasi ke sektor industri, energi, dan infrastruktur di Kalimantan. Rantai pasok regional diproyeksikan ikut menguat seiring terkoneksinya kawasan produksi dengan pasar Malaysia dan Brunei.
Pemerintah berharap langkah ini memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan layanan dasar. Pertumbuhan ekonomi juga ditargetkan menjangkau kawasan Indonesia Timur, tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.