BI Kaltim dan TPID Perkuat Pengendalian Harga Pangan, Inflasi September 2026 Naik 0,18 Persen

Penulis: Wendra Kusuma  •  Senin, 05 Oktober 2026 | 13:32:01 WIB
Kepala Perwakilan BI Kaltim Jajang Hermawan menyampaikan strategi 4K dalam pengendalian inflasi daerah.

Bank Indonesia Kalimantan Timur bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah memperkuat pengendalian harga pangan melalui strategi 4K untuk menjaga stabilitas inflasi di tengah tekanan pasokan akibat El Nino. Inflasi Kaltim pada September 2026 tercatat 0,18 persen secara bulanan, naik dari Agustus yang sebesar 0,10 persen. Gerakan pangan murah dan penyaluran beras SPHP diperluas ke Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Barat, dan Kutai Timur.

SAMARINDA — Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan menyatakan pengendalian inflasi di daerahnya dilakukan lewat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan menerapkan strategi 4K. Strategi itu mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Data yang diolah BI Kaltim menunjukkan inflasi provinsi itu pada September 2026 mencapai 0,18 persen secara bulanan. Angka itu meningkat dibandingkan Agustus yang tercatat 0,10 persen.

Secara tahun kalender, inflasi Kaltim menyentuh 2,82 persen. Adapun inflasi tahunan tercatat 3,98 persen.

Cabai dan Beras Jadi Pendorong Utama Inflasi

Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kekeringan akibat El Nino memengaruhi produktivitas sejumlah komoditas hortikultura dan pangan.

Cabai dan beras menjadi dua komoditas yang paling terdampak. Selain itu, cabai rawit, bayam, kangkung, tomat, dan jagung manis turut mendorong inflasi pada September 2026.

"Pengendalian inflasi terus dilakukan melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menerapkan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," ujar Jajang di Samarinda, Sabtu.

Gerakan Pangan Murah Menjangkau Enam Daerah

TPID memperluas pelaksanaan gerakan pangan murah dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di sejumlah daerah. Enam wilayah yang menjadi sasaran adalah Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Barat, dan Kutai Timur.

Hingga September 2026, penyaluran beras SPHP telah mencapai sekitar 80 persen dari target. Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga mendorong peningkatan produksi pangan lewat penerapan teknologi pertanian modern.

Optimalisasi pompa portabel dilakukan pada lahan sawah yang terdampak kekeringan. Langkah itu untuk menjaga produktivitas di tengah cuaca ekstrem yang berkepanjangan.

Distribusi ke Mahakam Ulu Jadi Perhatian

Dari sisi distribusi, TPID memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan rantai pasok tetap berjalan. Pemantauan stok BBM dan LPG pun dilakukan secara berkala.

Perbaikan akses jalan menuju Kabupaten Mahakam Ulu turut didorong untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok. Wilayah itu menjadi salah satu titik yang membutuhkan perhatian khusus karena kondisi geografisnya.

"Penguatan koordinasi dan pemantauan secara dini juga menjadi bagian penting untuk mempercepat respons terhadap potensi tekanan inflasi," kata Jajang.

Langkah Lanjutan: GPIPS dan Strategi 4K

Ke depan, BI bersama TPID Kaltim terus memperkuat strategi 4K dan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS). Kedua langkah itu menjadi mitigasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Berbagai upaya pengendalian tersebut dilakukan mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Tujuannya menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi daerah di tengah tekanan pasokan yang belum sepenuhnya pulih.

Reporter: Wendra Kusuma
Sumber: kaltim.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top