Pemerintah Kota Samarinda memastikan setiap rupiah anggaran penanganan El Nino ekstrem harus memiliki indikator terukur dan menjawab persoalan di lapangan. Langkah ini diambil di tengah ancaman kemarau panjang yang diprediksi bertahan hingga awal 2027, dengan 72 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sudah melanda wilayah tersebut.
SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun menginstruksikan seluruh perangkat daerah menyusun program antisipasi El Nino menggunakan metode "belanja masalah". Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Antisipasi El Niño Ekstrem yang digelar Jumat lalu.
"Setiap rupiah yang dikeluarkan wajib berbasis KPI dan menjawab masalah nyata di lapangan. Susun program dengan metode 'belanja masalah', kenali masalahnya, tentukan solusi teknis, baru tentukan anggarannya," tegas Andi Harun.
Andi Harun meminta jajarannya tidak berhenti pada kegiatan administratif semata. Sejumlah indikator krusial perlu segera diantisipasi, mulai dari potensi gangguan layanan publik, peningkatan kasus karhutla, penurunan luas panen padi, hingga ancaman intrusi air asin ke sungai utama.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda mencatat sudah ada 72 kasus karhutla dengan luas area terbakar mencapai sekitar 90 hektare. Hampir seluruhnya, yakni 99 persen, dipicu oleh kelalaian manusia.
Untuk mengatasi ancaman kekeringan, Pemkot Samarinda mulai memetakan sumber air alternatif seperti sumur bor dan air rawa. Teknologi satelit turut digunakan untuk mengidentifikasi kolam bekas tambang yang berpotensi menjadi sumber irigasi pertanian.
Namun, Wali Kota mengingatkan pemanfaatan air dari kolam eks tambang wajib melalui pengujian kualitas secara ilmiah. Hal ini untuk memastikan keamanan dan kelayakannya sebelum dikonsumsi atau digunakan masyarakat.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diminta melakukan verifikasi lapangan terkait penyaluran bantuan pompa air untuk kelompok tani. Langkah ini memastikan ketersediaan sumber air di lokasi calon penerima, sehingga bantuan tidak hanya berdasarkan usulan administratif dan benar-benar berfungsi.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy menjelaskan konsolidasi lintas sektor hingga tingkat kecamatan dan kelurahan difokuskan pada empat pilar utama. Keempatnya meliputi pencegahan karhutla, jaminan pasokan air bersih, pengendalian inflasi daerah, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pasca kemarau seperti banjir besar.
Berdasarkan data BMKG terbaru, indeks ENSO tercatat sebesar +2,77 dengan anomali suhu permukaan laut Pasifik mencapai 2,18. Angka ini menunjukkan penguatan fenomena El Nino yang diprediksi dapat bertahan hingga awal tahun 2027.
Melalui pendekatan berbasis masalah dan KPI ini, Pemkot Samarinda memastikan intervensi anggaran berjalan tepat sasaran untuk memperkuat ketahanan kota menghadapi dampak El Nino jangka panjang.