TENGGARONG — Dandim 0906/Kutai Kartanegara Letkol Arm Benny Budiman mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan ulang terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat di wilayah Kukar, khususnya terkait infrastruktur pengairan. Hal ini menyusul kondisi kekeringan yang berdampak pada lahan pertanian di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong.
Menurut Benny, usulan dari Bukit Biru sebelumnya memang sempat disampaikan kepada Kodim. Namun, kebutuhan yang diajukan saat itu masih berfokus pada pembangunan jembatan melalui program Jembatan Garuda.
“Pas kebetulan ada program Jembatan Garuda, alhamdulillah sudah kita bisa input,” jelasnya, Rabu (19/8/2026).
Benny mengakui, kebutuhan pengairan untuk mendukung lahan pertanian di Bukit Biru belum masuk dalam pengajuan awal. Padahal, fasilitas irigasi menjadi krusial untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu produktivitas petani.
“Ada dua (jembatan) di Bukit Biru, terkait pengairan insyaallah nanti akan kita coba input, kita laporkan ke pusat,” katanya.
Ia menegaskan, belum masuknya usulan pengairan tersebut bukan karena kebutuhan itu diabaikan. Informasi yang diterima Kodim dari wilayah tersebut pada pengajuan awal memang lebih difokuskan pada pembangunan jembatan.
Kebutuhan pengairan ternyata juga menjadi perhatian di sejumlah wilayah lain di Kutai Kartanegara. Benny menyebut, beberapa usulan telah masuk dari kecamatan berbeda dan tengah dalam proses pengajuan.
“Untuk pengairan ada di Sanga-Sanga. Ada satu, kemudian di Sungai Payang kita sedang ajukan, kemudian di Muara Jawa ini sedang kita proses ajukan,” sebutnya.
Benny menambahkan, program untuk mendukung penanganan kekeringan dan kebutuhan pengairan sebenarnya telah tersedia. Namun, usulan dari masing-masing wilayah perlu didata dan disampaikan agar dapat diproses melalui program yang sesuai.
“Untuk penanganan pengeringan ada. Salah satunya kemarin kan sudah kita terkait dengan pengairan sudah ada. Memang sudah diantisipasi sebetulnya. Hanya kemarin pada saat untuk Bukit Biru belum ter-input, karena pada saat di awal pengajuan hanya jembatan saja,” ungkapnya.
Kodim 0906/Kutai Kartanegara juga membuka ruang bagi pemerintah kelurahan dan desa yang menghadapi persoalan serupa untuk menyampaikan kebutuhan di wilayahnya. Hal ini untuk memastikan setiap aspirasi warga dapat terakomodasi dalam program pemerintah pusat.
“Kalau memang ada Bapak Lurah atau Kepala Desa menyampaikan, akan kita coba input kembali,” sebut Benny.