KALIMANTAN TIMUR — Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya secara khusus menyuarakan pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai pintu kedua bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan nasional. Dorongan ini disampaikan di tengah percepatan persiapan teknis yang dilakukan kementerian terkait.
"Anak-anak yang sempat putus sekolah maupun belum pernah mengenyam pendidikan harus berani bermimpi besar. Sekolah Rakyat hadir untuk mereka," ujar Teddy dalam keterangannya, kemarin.
Program ini dirancang tidak sekadar menggugurkan kewajiban belajar, tetapi juga memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang tersebar di berbagai daerah, termasuk mereka yang selama ini bekerja membantu orang tua dan tidak tersentuh layanan pendidikan.
Berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan asrama atau boarding school. Para siswa tidak hanya mendapat materi pelajaran, tetapi juga jaminan pemenuhan kebutuhan dasar selama menempuh pendidikan.
Pemerintah menyiapkan kurikulum yang memadukan pendidikan akademik dengan keterampilan vokasional. Lulusan program ini diharapkan memiliki kompetensi yang siap diserap pasar kerja, bukan sekadar ijazah tanpa keahlian.
Kementerian Sosial menjadi leading sector dalam pengelolaan program ini, sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab pada aspek kurikulum dan tenaga pengajar. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga dilibatkan untuk memastikan pendataan calon siswa berjalan akurat di tingkat akar rumput.
Tahap awal program menargetkan pendaftaran yang dimulai tahun ajaran baru. Sekretaris Kabinet meminta jajaran pemerintah daerah segera melakukan pendataan anak-anak yang masuk kriteria agar tidak ada yang terlewat.
Ia menegaskan bahwa keberanian anak-anak untuk kembali bermimpi harus dijawab dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas. "Jangan sampai anak-anak sudah mau datang, sekolahnya belum siap," kata Teddy.
Pemerintah daerah diminta menyiapkan lokasi dan bangunan yang layak. Sementara pemerintah pusat akan memastikan pembiayaan operasional, termasuk penyediaan guru, makanan, dan kebutuhan asrama, berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Program ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam menekan angka anak tidak sekolah. Keberlanjutan menjadi perhatian utama, mengingat program serupa di masa lalu kerap mandek di tengah jalan saat terjadi pergantian kepemimpinan.
Keterlibatan lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci agar Sekolah Rakyat tidak berhenti sebagai proyek sesaat. Dengan skema pembiayaan yang jelas dan target terukur, pemerintah optimistis program ini mampu menjaring ribuan anak yang selama ini tidak tersentuh pendidikan.