BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan berencana memberikan bantuan subsidi untuk uang pangkal dan SPP bagi siswa PAUD di kota tersebut. Rencana ini tengah dalam tahap penggodokan oleh dinas terkait, dengan target implementasi setelah anggaran resmi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027.
Kebijakan ini diharapkan bisa meringankan beban orang tua yang memiliki anak di jenjang PAUD, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini. Pemkot Balikpapan menilai bahwa investasi pada pendidikan dasar merupakan langkah strategis jangka panjang.
Berbeda dengan sejumlah program bantuan pendidikan yang hanya menyasar SPP bulanan, Pemkot Balikpapan berencana menanggung dua komponen biaya sekaligus. Pertama, uang pangkal atau biaya pendaftaran awal yang kerap menjadi beban berat bagi orang tua saat anak pertama kali masuk PAUD. Kedua, SPP bulanan yang rutin harus dibayarkan.
Keputusan ini diambil setelah melalui kajian dan masukan dari berbagai pihak, termasuk pengelola PAUD dan perwakilan orang tua murid. Dengan adanya subsidi penuh pada dua pos biaya tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak usia dini yang putus sekolah karena alasan biaya.
Proses penganggaran yang matang menjadi alasan utama mengapa program ini baru bisa berjalan pada 2027. Pemkot Balikpapan membutuhkan waktu untuk menghitung kebutuhan anggaran secara detail, termasuk jumlah sasaran penerima dan besaran subsidi per siswa. Tahapan ini penting agar program berjalan efektif tanpa membebani keuangan daerah.
Selain itu, APBD 2026 saat ini sudah ditetapkan, sehingga alokasi baru untuk program ini harus menunggu siklus penganggaran berikutnya. Pemerintah Kota Balikpapan memastikan bahwa proses penggodokan akan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pendidikan untuk menyusun skema yang tepat.
Rencana ini disambut positif oleh sejumlah pengelola PAUD di Balikpapan. Mereka menilai kebijakan tersebut bisa menjadi solusi atas menurunnya jumlah pendaftar di beberapa lembaga PAUD akibat keterbatasan ekonomi orang tua. Pemkot Balikpapan berharap program ini bisa menjadi model bagi daerah lain di Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.