BALIKPAPAN — Disdikbud Balikpapan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemendikbudristek. Kerja sama ini menyasar bantuan teknis untuk implementasi program Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah yang tengah dirancang pemerintah pusat.
Perjanjian yang diteken baru-baru ini tidak hanya bersifat seremonial. Disdikbud Balikpapan akan mendapat pendampingan langsung dari pusat dalam menyusun grand design atau peta jalan program tersebut. Cakupannya meliputi kurikulum, kesiapan satuan PAUD, hingga skema pembiayaan daerah.
Kepala Disdikbud Balikpapan menyebut kerja sama ini sebagai langkah antisipatif. Sebab, kebijakan Wajib Belajar Prasekolah membutuhkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang matang di tingkat kota.
Tanpa peta jalan yang jelas, program wajib belajar prasekolah berpotensi tumpang tindih dengan program PAUD yang sudah berjalan. Grand design akan memetakan jumlah anak usia 5-6 tahun yang belum tersentuh layanan PAUD di 34 kelurahan se-Balikpapan.
Data Disdikbud menunjukkan angka partisipasi kasar PAUD di Balikpapan masih belum merata, terutama di wilayah pinggiran seperti Batakan dan Manggar. Kerja sama ini diharapkan bisa menutup celah tersebut sebelum kebijakan pusat diundangkan.
Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah menyasar anak usia 5-6 tahun. Jika grand design rampung, pemerintah kota akan menyiapkan skema pembiayaan agar layanan ini bisa dinikmati gratis oleh seluruh warga, tanpa terkecuali.
Selain akses, kualitas pengajar juga menjadi perhatian. Disdikbud akan mendorong peningkatan kompetensi guru PAUD melalui pelatihan yang difasilitasi Direktorat PAUD pusat.
Setelah perjanjian diteken, tim teknis dari Disdikbud dan Direktorat PAUD akan mulai menyusun draf grand design. Proses ini diperkirakan memakan waktu beberapa bulan ke depan, termasuk konsultasi publik dengan para pegiat PAUD di Balikpapan.
Jika grand design sudah final, pemerintah kota akan menyiapkan peraturan kepala daerah sebagai payung hukum pelaksanaan. Uji coba di sejumlah kelurahan prioritas kemungkinan akan digelar pada tahun ajaran mendatang.