BALIKPAPAN — Orang tua di Balikpapan yang memiliki anak akan masuk SD pada tahun 2027 harus mulai bersiap. Pasalnya, Pemkot Balikpapan melalui dinas terkait telah mulai menyosialisasikan aturan baru yang mewajibkan setiap calon siswa SD untuk melampirkan ijazah PAUD sebagai syarat administrasi utama.
Kebijakan ini bukan sekadar menambah berkas. Pemerintah kota menilai bahwa pendidikan anak usia dini berperan krusial dalam membangun fondasi karakter dan kemampuan dasar anak sebelum masuk ke bangku SD. Dengan mewajibkan ijazah PAUD, Pemkot ingin memastikan setiap anak yang masuk SD telah melalui proses stimulasi tumbuh kembang yang terstruktur.
Aturan ini akan berlaku efektif pada pelaksanaan SPMB tahun 2027. Artinya, anak-anak yang saat ini berusia sekitar 4-5 tahun dan akan mendaftar SD pada tahun tersebut harus sudah tercatat sebagai lulusan PAUD.
Kebijakan ini secara langsung berdampak pada dua pihak. Pertama, orang tua murid diharapkan lebih proaktif mendaftarkan anaknya ke lembaga PAUD sejak dini, tidak hanya menunggu tahun ajaran SD. Kedua, lembaga PAUD di Balikpapan diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah pendaftar dalam dua tahun ke depan.
Pemkot Balikpapan juga tengah menginventarisasi daya tampung PAUD di seluruh kecamatan. Langkah ini untuk mengantisipasi lonjakan calon siswa yang mungkin terjadi setelah aturan ini disosialisasikan secara masif.
Meski aturan ini mewajibkan ijazah PAUD, Pemkot Balikpapan disebut masih menyiapkan mekanisme khusus bagi anak-anak yang karena alasan tertentu tidak mengenyam pendidikan PAUD. Namun secara umum, kebijakan ini mendorong agar seluruh anak di Balikpapan mendapatkan hak pendidikan sejak usia dini.
Sosialisasi akan terus digencarkan hingga tahun 2026. Pemerintah berharap aturan ini tidak memberatkan, melainkan menjadi jaring pengaman agar anak-anak lebih sap belajar di bangku SD.