SAMARINDA — Kawasan depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mulai dipadati massa sejak pukul 16.10 WITA. Ratusan mahasiswa yang membawa berbagai atribut berupa spanduk dan poster menuntut ketegasan para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui instrumen politik hak angket.
Aksi ini dipicu oleh kegelisahan mahasiswa terhadap sejumlah persoalan daerah yang dinilai belum mendapatkan solusi konkret. Mereka menganggap DPRD Kaltim cenderung lamban dalam bersikap, sehingga penggunaan hak angket dianggap sebagai jalan keluar untuk menguji akuntabilitas kebijakan pemerintah provinsi.
Di bawah pengawalan ketat aparat keamanan, orasi bergantian terus menggema dari atas mobil komando. Meski situasi sempat memanas akibat desakan massa yang ingin masuk, koordinasi lapangan memastikan unjuk rasa tetap berlangsung terkendali hingga menjelang malam.
Koordinator lapangan aksi, Fathur, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan dorongan moral sekaligus politik agar legislatif tidak pasif. Menurutnya, hak angket adalah instrumen sah yang harus digunakan jika ada kebijakan daerah yang dirasa janggal atau merugikan kepentingan publik.
“Kami akan tetap bertahan dan mengawal proses rapat paripurna. DPRD harus segera memutuskan hak angket sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat,” tegas Fathur saat berorasi di tengah massa aksi.
Mahasiswa menilai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif saat ini sedang dipertaruhkan. Penundaan keputusan strategis dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan keterbukaan informasi dalam setiap program pembangunan di Kalimantan Timur.
Hingga berita ini diturunkan, fokus utama massa tertuju pada hasil rapat paripurna yang sedang berlangsung di dalam gedung dewan. Keputusan para anggota legislatif dalam rapat tersebut akan menjadi penentu apakah massa akan membubarkan diri atau justru memperluas skala aksi.
Suara dari jalanan ini mencerminkan dinamika demokrasi di Kalimantan Timur yang kian kritis. Para demonstran menuntut jawaban tertulis dan kepastian jadwal implementasi hak angket, bukan sekadar janji lisan dari perwakilan fraksi yang menemui mereka.
Petugas kepolisian masih bersiaga di sekitar lokasi untuk mengatur arus lalu lintas di Jalan Teuku Umar yang sempat tersendat. Massa menegaskan tidak akan beranjak dari gerbang gedung rakyat sebelum mendapatkan pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Kaltim terkait poin-poin tuntutan mereka.