Balikpapan — Pertamina memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar subsidi di Kalimantan Timur dengan melibatkan SPBU sebagai garda terdepan. Setiap transaksi kini harus melewati verifikasi barcode yang dicocokkan dengan data kendaraan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan.
Berdasarkan pengungkapan yang dilakukan Polda Kaltim, terdapat 22 laporan polisi yang berhasil ditindak dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Kasus-kasus tersebut menunjukkan pola serupa: modifikasi tangki bahan bakar dan memanipulasi sistem barcode untuk melebihi kapasitas angkut yang seharusnya.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, mengungkapkan bahwa pelaku sengaja memaksimalkan kapasitas angkut BBM dengan cara tidak wajar sambil mengeksploitasi sistem digital yang harusnya menjadi alat kontrol. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem distribusi BBM subsidi masih memiliki celah yang dimanfaatkan pihak tertentu.
Untuk memperkuat kontrol, Pertamina telah memasang infrastruktur pendukung di seluruh SPBU, termasuk sistem CCTV dan identifikasi kendaraan dalam sistem barcode. Mekanisme ini memungkinkan kesesuaian antara kendaraan dan barcode dapat diverifikasi langsung di lokasi untuk menghindari penyalahgunaan.
Setiap transaksi di 97 SPBU reguler yang melayani penyaluran BBM subsidi di Kalimantan Timur telah diatur melalui mekanisme terstandar. Data tersebut dilaporkan kepada pemerintah dengan proses verifikasi dan audit yang dilakukan secara berkala setiap bulan oleh Kementerian ESDM.
Selain pengawasan teknis, Pertamina juga membuka jalur pengawasan berbasis partisipasi publik melalui call center 135. Saluran ini tersedia di seluruh depo, SPBU, dan pangkalan LPG dengan tujuan menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan distribusi maupun kualitas layanan.
Upaya pengawasan berlapis ini mencerminkan komitmen Pertamina untuk memastikan BBM subsidi benar-benar sampai ke tangan penerima yang berhak dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial yang merugikan negara.