SAMARINDA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Timur, Putri Amanda Nurrahmadani, hadir langsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim 2027. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis (30/4/2026) ini menjadi momentum bagi dunia usaha untuk memberikan masukan strategis terhadap arah pembangunan daerah di masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, kehadiran Putri Amanda menarik perhatian peserta forum karena pemaparannya yang komprehensif mengenai penguatan ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa fokus utama pembangunan Kaltim pada tahun 2027 harus diarahkan pada hilirisasi industri. Menurutnya, fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta penyediaan infrastruktur yang bersifat inklusif.
Putri Amanda menyoroti struktur ekonomi Kalimantan Timur yang hingga saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan atau ekstraktif. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah harus segera dikurangi dengan mengalihkan fokus pada industri pengolahan. Hal ini bertujuan agar nilai tambah dari kekayaan alam Kaltim dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha lokal dan masyarakat luas.
“Kita tidak boleh lagi hanya mengandalkan ekspor bahan mentah. Investasi di 2027 harus diarahkan pada industri pengolahan agar nilai tambah ekonomi benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha lokal dan masyarakat di Kalimantan Timur,” tegas Putri Amanda di hadapan peserta Musrenbang.
Berdasarkan data dokumen perencanaan daerah, ia mencatat adanya tren positif berupa penurunan tingkat kemiskinan hingga menyentuh angka 5,17 persen pada tahun 2025. Namun, capaian tersebut harus dijaga dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan tidak fluktuatif. Kadin Kaltim mengusulkan tiga pilar utama sebagai panduan pembangunan, yakni akselerasi transformasi ekonomi non-ekstraktif, optimalisasi bonus demografi dan ekonomi digital, serta penguatan peran Kaltim sebagai superhub ekonomi bagi IKN dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Selain isu hilirisasi, anak perempuan dari Anggota DPRD Kaltim Syahriah Mas’ud ini juga memberikan perhatian serius pada potensi kependudukan. Kaltim saat ini memiliki rasio ketergantungan yang relatif rendah, yakni di angka 39 persen. Angka ini menunjukkan adanya peluang besar dari bonus demografi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor kreatif dan digital.
Meski demikian, tantangan besar masih membayangi sektor pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Timur saat ini berada di angka 58 persen, sebuah angka yang menurut Kadin perlu ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, Putri Amanda menyatakan dukungan penuh terhadap program RKPD 2027 yang berfokus pada pengembangan ekosistem digital, termasuk sektor e-sports yang kini tengah berkembang pesat.
“Kami berharap pemerintah daerah memperkuat sarana vokasi agar tenaga kerja lokal kompetitif dan siap mengisi posisi strategis di berbagai sektor industri,” lanjut keponakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tersebut. Ia menilai penguatan pendidikan vokasi menjadi kunci agar tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya investasi yang masuk ke Benua Etam.
Terkait posisi geografis, Putri Amanda menekankan pentingnya integrasi infrastruktur logistik melalui jalur ALKI II. Hal ini sejalan dengan peran strategis Kalimantan Timur dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kadin berharap proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan dalam RKPD 2027, seperti pembangunan jalan dan pelabuhan, dapat membuka akses yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk masuk ke rantai pasok nasional.
Menurut Putri, kelancaran distribusi logistik adalah kunci efisiensi bagi dunia usaha. “Kelancaran distribusi logistik akan mampu menekan biaya operasional dunia usaha,” jelasnya. Dengan biaya logistik yang lebih rendah, daya saing produk lokal Kaltim di pasar nasional maupun internasional dipastikan akan meningkat.
Sebagai penutup, Putri Amanda menegaskan komitmen Kadin Kaltim untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi. Ia meminta pemerintah untuk menjamin iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum dan kemudahan perizinan yang terintegrasi. Hal ini dianggap vital agar dunia usaha dapat bergerak maksimal sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan ekonomi daerah di masa depan.