SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, akhirnya angkat bicara terkait pengadaan kendaraan dinas pimpinan daerah senilai Rp8,5 miliar yang menuai kritik tajam. Rudy menegaskan bahwa hingga detik ini, dirinya belum menggunakan fasilitas tersebut untuk operasional di wilayah Kaltim.
Gubernur mengklaim bahwa mobilitasnya di Kalimantan Timur masih ditopang oleh aset pribadi. Ia menekankan bahwa kendaraan dinas yang menjadi polemik tersebut justru disiagakan di Jakarta untuk kepentingan diplomasi daerah.
"Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang saya pergunakan hari ini adalah mobil pribadi," tegas Rudy, Senin (23/2/2026).
Rudy menjelaskan, posisi Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut standar fasilitas yang mumpuni untuk menyambut tamu-tamu global dan investor internasional yang transit melalui Jakarta.
Ringkasan Justifikasi Pengadaan:
| Komponen | Penjelasan Gubernur |
|---|---|
| Lokasi Unit | Berada di Jakarta (Operasional Ibu Kota). |
| Fungsi Utama | Menyambut tamu global & kepala daerah se-Indonesia. |
| Dasar Aturan | Permendagri Nomor 7 Tahun 2006. |
| Spesifikasi | Kapasitas mesin 3.000 cc (Sesuai regulasi). |
| Filosofi | Menjaga marwah Kaltim sebagai "Miniatur Indonesia". |
Di sisi lain, pengadaan ini dianggap sebagai pemborosan oleh kalangan akademisi. Herdiansyah Hamzah (Castro) dari Universitas Mulawarman menilai Gubernur telah gagal menyusun skala prioritas di tengah kebutuhan sektor publik yang masih minim pendanaan.
"Gubernur gagal melihat skala prioritas. Apakah mobil dinas yang didahulukan atau sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan? Ini masalah empati terhadap masyarakat," kritik Castro.