SAMARINDA — Industri galangan kapal Kalimantan Timur terbukti menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Data Sistem Informasi Industri Nasional mencatat, 41 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim memiliki kapasitas produksi hingga 132.000 ton dan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 1.973 orang.
Kepala Bidang Industri DPPKUKM Kaltim Entje Muhammad Adhar Affan menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menembus pasar global. "Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci mendongkrak daya saing galangan kapal lokal kita agar mampu menembus pasar global," ujarnya di Samarinda, Selasa.
Asistensi Teknologi dan Fasilitas Kepabeanan Jadi Fokus Utama
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemprov tidak bergerak sendiri. DPPKUKM menggandeng Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sebagai mitra strategis guna memberikan asistensi pemutakhiran teknologi manufaktur.
Selain itu, kolaborasi juga merangkul Bea Cukai, KSOP Kelas I Samarinda, dan Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri. Kehadiran institusi kepabeanan dinilai krusial untuk membantu pengusaha memangkas biaya operasional.
"Kami juga mendorong pemanfaatan fasilitas kepabeanan agar pengusaha galangan kapal dapat memangkas biaya operasional sekaligus menekan tingginya harga bahan baku," kata Affan menjelaskan.
Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Pekerja Jadi Syarat Wajib
Keunggulan kompetitif tidak hanya datang dari insentif fiskal. Pemerintah daerah mewajibkan setiap produk galangan lokal memenuhi standarisasi mutu serta sertifikasi keahlian bagi para pekerjanya.
Langkah ini diambil agar produk lokal mampu bersaing dari sisi kualitas, bukan hanya harga. Kolaborasi lintas kelembagaan yang melibatkan asosiasi IPERINDO, PT Biro Klasifikasi Indonesia, Export Center Balikpapan, hingga akademisi diharapkan mempercepat proses sertifikasi tersebut.
Penertiban Izin dan Keberpihakan Korporasi Tambang
Di tengah upaya penguatan ekosistem, pemprov juga tengah menyusun rencana aksi penertiban tegas. Operasional galangan kapal tanpa kelengkapan dokumen izin resmi akan menjadi sasaran utama.
Di sisi lain, pemerintah mengarahkan korporasi sektor tambang, migas, serta pelayaran untuk memberikan keberpihakan nyata. "Kami mengarahkan korporasi sektor tambang, migas, serta pelayaran untuk memberikan keberpihakan dengan memprioritaskan penggunaan jasa industri galangan lokal," tegas Affan.
Langkah ini dinilai mendesak demi memaksimalkan peluang ekonomi daerah secara berkelanjutan di masa depan, sekaligus memastikan multiplier effect dari industri ekstraktif bisa dinikmati pelaku usaha lokal.
