SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun memilih berdiri di jalur teknokratis dalam menghadapi wacana perjuangan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) ke pemerintah pusat. Ia menegaskan kesediaannya untuk ikut serta dalam rombongan kepala daerah Kalimantan Timur, tetapi menolak jika langkah tersebut dibungkus dengan narasi perlawanan atau politik.
"Saya akan ikut bersama-sama jika didukung oleh naskah akademik secara teknokratik. Tapi kalau menggunakan narasi perlawanan atau narasi politik, saya tidak ikut," ujarnya, Senin (3/8/2026).
Data, Bukan Narasi, Kunci Didengar Pemerintah Pusat
Andi Harun menekankan bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipertentangkan. Penyampaian aspirasi, menurutnya, harus dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
"Kalau kita mampu menghadirkan potret bahwa memang kita membutuhkan tambahan TKD bukan semata-mata karena ingin APBD besar, tetapi karena ada manfaat besar yang ingin dicapai untuk masyarakat, itu yang akan didengar pemerintah pusat," kata Andi Harun.
Ia meyakini pemerintah pusat tidak akan mudah merespons tuntutan yang hanya disampaikan melalui narasi politik tanpa didukung kondisi riil keuangan daerah. Justru, data yang akan berbicara ketika APBD sudah dibelanjakan untuk prioritas tetapi tetap dirasa belum cukup.
Evaluasi Mendagri: APBD Minim atau Belanja Tak Tepat Sasaran?
Dalam kesempatan itu, Andi Harun turut menyinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sebelumnya menyebut akan mengevaluasi daerah-daerah yang mengaku mengalami keterbatasan anggaran. Evaluasi tersebut, kata dia, bertujuan untuk memastikan akar persoalan fiskal.
"Bisa saja ada daerah yang benar-benar kekurangan anggaran. Tapi bisa juga sebenarnya APBD cukup, hanya kualitas belanjanya yang belum didesain untuk membiayai hal-hal yang prioritas. Karena itu yang paling penting adalah data," jelasnya.
Meski memberikan syarat, Andi Harun menegaskan dukungannya terhadap langkah kolektif seluruh kepala daerah Kalimantan Timur untuk menyampaikan aspirasi ke pusat. Menurutnya, perjuangan memperkuat kapasitas fiskal daerah merupakan kepentingan bersama yang harus dilakukan secara kolektif.
