SAMARINDA — Polemik soal keabsahan atlet yang kerap mewarnai gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur bakal diminimalkan dengan sistem baru. KONI Kaltim mengintegrasikan basis data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) ke dalam proses verifikasi atlet untuk Porprov yang akan digelar di Kabupaten Paser.
Bagaimana Sistem Ini Bekerja?
Dalam audiensi yang digelar Senin (13/7/2026), tim IT KONI Kaltim yang diwakili Wijaya memaparkan mekanisme verifikasi digital. Sistem ini terhubung langsung dengan database kependudukan Disdukcapil, sehingga identitas dan asal daerah atlet bisa dicek secara real-time.
“Melalui program ini kami dapat mendeteksi asal-usul atlet yang akan bertanding di Porprov. Dengan sistem yang terintegrasi, penyelewengan data akan jauh lebih sulit dilakukan,” ujar Wijaya dalam paparannya.
Menekan Peluang Pemalsuan Administrasi
Ketua Tim Keabsahan KONI Kaltim, Dandri Dauri, menyebut kerja sama dengan Disdukcapil merupakan langkah antisipatif terhadap persoalan klasik yang muncul di Porprov sebelumnya. Ia mencontohkan, sengketa terkait status atlet dan dugaan pemalsuan administrasi kependudukan kerap menjadi polemik.
“Ini merupakan langkah awal Tim Keabsahan. Kami ingin memastikan pelaksanaan Porprov berjalan lebih tertib dan transparan. Kami tidak ingin lagi ada persoalan terkait dugaan pemalsuan asal atlet maupun administrasi kependudukan,” kata Dandri.
Meski begitu, Dandri menegaskan bahwa penyelesaian sengketa status atlet tetap menjadi kewenangan KONI kabupaten/kota bersama pengurus provinsi cabang olahraga (Pengprov Cabor). Sistem digital ini hanya menyasar aspek administrasi kependudukan dan mutasi atlet.
Langkah Selanjutnya: Koordinasi dengan Dispora
Hasil pemaparan sistem verifikasi ini akan dibawa ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur sebagai bahan koordinasi lanjutan. Dandri berharap Panitia Besar (PB) Porprov segera mempersiapkan aspek teknis, termasuk regulasi pendukung, agar verifikasi atlet berjalan sesuai ketentuan.
“Dengan sistem ini, proses mutasi atlet akan lebih mudah diverifikasi sehingga persoalan seperti yang pernah terjadi pada Porprov sebelumnya diharapkan tidak terulang,” pungkasnya.
