SAMARINDA — Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji memastikan tidak ada lagi belanja daerah yang lolos begitu saja tanpa evaluasi. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pengadaan barang dan jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai di atas Rp 10 juta, mulai dari kendaraan dinas, komputer, hingga alat tulis kantor (ATK).
Mengapa Batas Rp 10 Juta Jadi Titik Kritis?
Angka Rp 10 juta dipilih sebagai ambang batas evaluasi lantaran dinilai sebagai titik awal belanja yang bersifat operasional non-esensial. Seno menegaskan, setiap pengeluaran harus didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia.
"Jangan hanya sekadar yang sudah ada semuanya dibeli. Tapi kalau memang itu tidak penting, jangan dibeli," ujar Seno di Samarinda, Senin (13/7/2026).
Peran Sekda: Menyisir dan Menunda yang Tidak Mendesak
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan proses verifikasi akan dilakukan secara berlapis. Pihaknya akan memastikan apakah suatu belanja bersifat prioritas, mandatori, atau bisa ditunda.
"Persoalannya kan kita sedang melakukan efisiensi. Dalam efisiensi itu kita memastikan apakah belanja yang akan dilakukan memang harus dikerjakan atau masih bisa ditunda," kata Sri.
Ia menambahkan, jika hasil verifikasi menyatakan pengadaan belum mendesak, proses lelang tidak akan dilanjutkan. Kebijakan ini hanya menyasar belanja barang dan jasa, sedangkan belanja pegawai seperti gaji tidak termasuk.
Target: Fiskal Lebih Sehat untuk Program Prioritas
Langkah ini diambil untuk mengarahkan kemampuan fiskal daerah ke program-program yang lebih mendesak pada perubahan APBD 2026. Seno menekankan, efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, melainkan pemilahan ulang skala prioritas.
Sebelumnya, seluruh OPD telah diminta melakukan efisiensi secara mandiri. Namun, pemerintah provinsi tetap melakukan pemeriksaan ulang untuk mencari celah penghematan yang lebih besar.
Apa Dampaknya bagi ASN dan Layanan Publik?
Kebijakan ini dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan dasar masyarakat. Belanja mandatori dan kegiatan prioritas tetap berjalan. Namun, pengadaan barang yang bersifat penunjang atau operasional non-kritis akan tertunda hingga evaluasi selesai dilakukan.
Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan pengelolaan keuangan yang lebih ketat dan transparan ke depannya, dengan fokus utama pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur prioritas.
