MAHAKAM ULU — Bupati Angela Idang Belawan menilai kehadiran satuan kerja BPN di Mahulu sudah mendesak, bukan sekadar soal kemudahan administrasi. Wilayah kabupaten ini sangat luas dengan akses yang masih menjadi tantangan, sehingga pelayanan pertanahan semestinya berada dekat dengan masyarakat.
Selama ini warga harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus dokumen pertanahan. Kehadiran perwakilan langsung di daerah dinilai akan membantu efektivitas pelayanan.
Pemkab Mahulu menyiapkan langkah awal berupa pengukuran lahan untuk lokasi Kantor BPN. Angela berharap Kanwil ATR/BPN Kaltim dapat mendampingi dan mengomunikasikan persyaratan yang dibutuhkan ke pemerintah pusat agar proses pembentukan tidak berlarut-larut.
"Aset tanah baik milik masyarakat maupun pemerintah daerah memerlukan kepastian hukum dan pentingnya layanan administrasi pertanahan lebih mudah, sehingga kehadiran BPN di Mahulu kami nilai urgen," ujar Angela di Mahulu, Jumat.
Penguatan layanan pertanahan dinilai krusial untuk mendukung agenda pembangunan daerah. Kepastian status dan sertifikasi tanah menjadi dasar penting dalam penyediaan fasilitas publik maupun pengelolaan aset pemerintah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu Stephanus Madang menyatakan penataan dan sertifikasi aset tanah berkaitan erat dengan upaya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Kebutuhan ini muncul terutama di tengah penyesuaian transfer ke daerah.
Kepala Kanwil ATR/BPN Kaltim Shamy Ardian menyambut baik usulan tersebut. Pihaknya akan menindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian terkait.
"Kami siap menyampaikan urgensi pembentukan satuan kerja di Mahulu kepada Sekretaris Jenderal ATR/BPN agar memperoleh pertimbangan dan tindak lanjut yang lebih cepat," kata Shamy.
Angela menjelaskan tujuan pertemuan itu untuk meminta kepastian terkait rencana kehadiran satuan kerja BPN di Mahulu. Ia menegaskan kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring luasnya wilayah dan tuntutan pelayanan yang lebih dekat ke warga.