SAMARINDA — Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, Rasman Rading, memastikan Porprov Kaltim 2026 tidak dibatalkan. Lima cabang olahraga yang memilih mandiri tetap menerima bantuan untuk kebutuhan pertandingan.
Bantuan itu mencakup medali, sertifikat, pakaian panitia, hingga perangkat pertandingan. Rasman menyebut nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.
Kelima cabang olahraga tersebut adalah Korfball Indoor, Ski Air, Barongsai, Petanque, dan Woodball. Meski menyelenggarakan sendiri, Dispora Kaltim meminta mekanisme pertandingan tetap mengikuti aturan Porprov.
Permintaan itu penting agar perolehan medali kelima cabor tetap dihitung dalam klasemen. "Untuk lima cabang olahraga tersebut, kami meminta kepada pengurus agar perolehan medalinya tetap diakui dalam Porprov," kata Rasman, Rabu (16/9/2026).
Rasman tidak merinci besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing cabor. Menurutnya, bantuan diberikan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Dukungan Pemprov Kaltim terlihat dari penambahan alokasi anggaran Porprov. Semula anggaran berada di kisaran Rp20 miliar, kemudian bertambah menjadi sekitar Rp22,5 miliar.
"Anggaran yang diberikan Gubernur Kaltim kurang lebih Rp22,5 miliar. Sebelumnya hanya sekitar Rp20 miliar," jelas Rasman.
Ia menyatakan Pemprov tetap mengapresiasi pengurus cabor yang berinisiatif menyelenggarakan pertandingan di tengah kebijakan efisiensi. "Nilainya memang tidak besar karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Tetapi pemerintah provinsi sangat mengapresiasi cabang olahraga yang tetap memiliki semangat dan inisiatif untuk melaksanakan pertandingan," ujarnya.
Kabupaten Paser menjadi daerah utama penyelenggaraan Porprov Kaltim 2026. Namun sejumlah cabor akan bertanding di luar Paser dengan mempertimbangkan kesiapan venue dan kebutuhan pertandingan.
Rasman mencontohkan hoki sebagai salah satu cabor yang digelar di luar Paser. Lokasi cabor lain disesuaikan dengan kesiapan fasilitas dan penyelenggara.
Kondisi efisiensi anggaran juga berdampak ke daerah lain. "Yang jelas, saat ini baru ada lima provinsi yang melaksanakan Porprov. Artinya kondisi ini berdampak ke banyak daerah. Kita tentu bersyukur apabila Kaltim tetap bisa melaksanakannya," tukasnya.
Rasman menanggapi usulan agar Porprov ke depan dilaksanakan setiap dua tahun, dari pola saat ini empat tahun sekali. Menurutnya, skema itu bisa menekan kebutuhan pembangunan fasilitas baru.
"Kalau dilaksanakan dua tahun sekali, biaya juga bisa ditekan karena daerah tidak harus terus membangun fasilitas fisik. Venue yang sudah tersedia bisa dimanfaatkan," tegasnya.
Skema dua tahunan juga dinilai menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Dengan jarak kompetisi lebih pendek, atlet punya target pertandingan berkala sehingga intensitas latihan tetap terjaga.
"Intensitas atlet juga bisa tetap terjaga. Mereka tidak harus menunggu empat tahun. Dengan jarak dua tahun, atlet akan terus berlatih karena sudah memiliki target kejuaraan berikutnya," jelas Rasman.
Ia menyebut tidak seluruh cabor harus masuk skema tersebut. Prioritas dapat diberikan kepada cabang olahraga dengan jenjang kompetisi jelas, terutama cabor yang dipertandingkan pada Olimpiade.