SAMARINDA — Kebijakan pembebasan biaya pendidikan tinggi yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diusulkan menjadi program nasional. Usulan ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di hadapan peserta Forum Nasional Youth Summit 2026 yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Semarang, Jumat (21/8/2026).
Menurut Seno, keberhasilan Kaltim menaikkan angka partisipasi pendidikan dari peringkat delapan menjadi peringkat pertama nasional pada akhir 2025 menjadi bukti bahwa kebijakan ini layak direplikasi. Ia menilai pendidikan gratis adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Gratispol Pendidikan bukan sekadar jargon. Melalui program ini, Pemprov Kaltim menanggung penuh biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi putra-putri daerah yang memenuhi ketentuan. Cakupannya luas, menjangkau mahasiswa di 52 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kaltim, termasuk sejumlah kampus di luar provinsi.
“Kami punya program pendidikan gratis, program seragam gratis untuk jenjang SMA/SMK dan sederajat, termasuk pendidikan tinggi gratis bagi putra-putri Kaltim untuk jenjang S1, S2, dan S3,” ujarnya saat memaparkan program unggulan Kaltim dalam forum tersebut.
Seno menegaskan bahwa Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kebijakan keringanan UKT secara menyeluruh bagi mahasiswa. Ia berharap capaian ini bisa menjadi contoh konkret bagi daerah lain.
“Kita berharap program ini juga bisa menjadi program nasional. Kaltim bisa menjadi contoh, karena Kaltim merupakan provinsi pertama yang memberikan UKT gratis bagi para mahasiswa,” harapnya.
Lebih lanjut, Seno menekankan bahwa pemerintah daerah hadir untuk memastikan persoalan biaya tidak menjadi penghalang bagi generasi muda melanjutkan studi. “Pemerintah hadir untuk memastikan anak-anak Kaltim memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” tegasnya.
Selain pendidikan tinggi, Pemprov Kaltim juga menjalankan program seragam gratis untuk pelajar SMA/SMK dan sederajat. Data menunjukkan pada 2025 sebanyak 63.718 siswa menerima bantuan, dan jumlahnya sedikit berubah menjadi 63.548 siswa pada 2026. Total penerima manfaat dalam dua tahun mencapai 127.266 siswa.
Pemprov Kaltim juga menyiapkan program Bilingual School yang diterapkan di 70 SMA negeri. Metode pembelajaran menggunakan dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk membekali siswa menghadapi lingkungan pendidikan dan dunia kerja yang semakin terbuka secara internasional.
“Kita menyiapkan generasi muda Kaltim yang mampu bersaing di panggung internasional,” pungkas Seno.