KALIMANTAN TIMUR — Kritik keras dilontarkan Presiden Prabowo Subianto terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026. Ia menyoroti masih banyaknya perusahaan pelat merah yang tidak produktif dan justru menjadi beban negara, dengan praktik pelaporan keuangan yang dinilainya tidak mencerminkan kondisi riil.
"Kalau saya laporkan semuanya saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja tuh laporannya," tegas Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menilai praktik semacam ini menunjukkan lemahnya rasa tanggung jawab sebagian pengurus BUMN terhadap negara. Ia menyayangkan masih ada direksi yang bekerja tanpa mempertimbangkan kepentingan bangsa dan pemerintah.
"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa terjadi seperti ini," ujarnya.
Untuk membersihkan praktik buruk tersebut, kepala negara membuka peluang pembentukan pengadilan ad hoc. Lembaga ini nantinya bisa mengusut dugaan kesalahan pengelolaan yang dilakukan jajaran direksi BUMN selama tiga dekade terakhir.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang," kata Prabowo.
Meski demikian, Presiden memberikan ruang bagi pihak-pihak yang ingin mengakui kesalahan. Kebijakan amnesti untuk mereka yang bertobat akan diserahkan pembahasannya kepada DPR.
"Tapi saya juga akan menghadapi majelis, DPR kalau perlu kita beri peluang amnesti untuk mereka yang tobat, sadar, mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan," jelasnya.
Prabowo juga menyoroti pola kemitraan antara perusahaan pelat merah dengan investor asing. Menurutnya, praktik tidak sehat dalam kerja sama tersebut tengah dibenahi pemerintah agar tidak merugikan negara.
"Kita kena masalah, banyak perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita jadi kita harus hilangkan permainan-permainan ini," katanya.
Sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran, pemerintah mengklaim telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak produktif. Langkah ini merupakan komitmen untuk merampingkan jumlah perusahaan negara dan memastikan setiap entitas yang tersisa memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
"Tapi saya dengan bangga hari ini saya laporkan hari ini kita telah menutup 290 BUMN," pungkas Prabowo.
Pernyataan ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang semakin tegas dalam memberantas praktik korupsi dan inefisiensi di lingkungan BUMN. Investor dan pelaku pasar diharapkan menyambut positif langkah pembenahan ini karena berpotensi meningkatkan kesehatan fundamental perusahaan-perusahaan pelat merah yang tersisa.