PENAJAM — Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengakui masih menghadapi kendala sumber daya manusia dalam mengoptimalkan rumah singgah yang dikelolanya. Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi warga terlantar, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan lansia yang membutuhkan penanganan khusus.
Rumah singgah yang dikelola Dinsos PPU ini menjadi salah satu garda terdepan dalam pelayanan sosial di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut. Keberadaannya sangat vital, terutama untuk menjaring warga yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi dasar.
Kepala Dinsos PPU, melalui keterangan resminya, menyebutkan bahwa jumlah personel yang ada saat ini belum sebanding dengan beban kerja di lapangan. Petugas tidak hanya bertanggung jawab di rumah singgah, tetapi juga harus melakukan penjangkauan (outreach) ke berbagai titik di PPU.
"Kami terus berupaya mengoptimalkan rumah singgah, tetapi kami akui personel masih minim. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusi," ujar pejabat Dinsos PPU dalam pernyataan yang diterima, Senin lalu.
Rumah singgah Dinsos PPU tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit. Fasilitas ini juga menyediakan layanan dasar bagi penghuninya, termasuk asupan makanan, tempat istirahat layak, serta pendataan awal untuk penelusuran keluarga atau asal-usul warga terlantar.
Bagi ODGJ, petugas akan melakukan koordinasi dengan Puskesmas atau rumah sakit jiwa terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Sementara untuk lansia terlantar, upaya reunifikasi dengan keluarga menjadi prioritas utama.
Keberadaan rumah singgah menjadi krusial di tengah dinamika PPU sebagai daerah penyangga IKN. Mobilitas penduduk yang tinggi berpotensi meningkatkan jumlah warga terlantar atau individu yang membutuhkan bantuan sosial darurat.
Tanpa fasilitas ini, warga terlantar dan ODGJ berisiko tidak mendapatkan penanganan cepat. Dinsos PPU berharap ada penambahan personel dari pemerintah daerah agar layanan dapat berjalan lebih maksimal dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.
Keterbatasan personel ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten PPU untuk segera mengevaluasi kebutuhan sumber daya manusia di sektor pelayanan sosial. Langkah konkret berupa penambahan tenaga kontrak atau relawan terlatih dinilai mendesak untuk direalisasikan.