KALIMANTAN TIMUR — Tekanan terhadap pasar keuangan domestik kian nyata. Depresiasi rupiah yang beriringan dengan pelemahan IHSG mendorong DPR untuk mengambil sikap tegas. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, secara spesifik meminta agar koordinasi antara pemerintah dan otoritas moneter dipercepat.
Cucun menekankan bahwa gejolak di pasar keuangan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, langkah intervensi yang terpisah-pisah antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak akan cukup efektif. “Kami mendesak Menkeu dan BI segera melakukan konsolidasi fiskal moneter secara terpadu,” ujar Cucun dalam pernyataan resminya, kemarin.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai, situasi saat ini membutuhkan respons yang lebih dari sekadar operasi pasar terbuka biasa. Ia mengisyaratkan perlunya instrumen fiskal yang lebih agresif untuk menjaga kepercayaan investor di tengah sentimen global yang sedang buruk.
Anjloknya rupiah dan IHSG dalam waktu yang hampir bersamaan dianggap sebagai sinyal adanya tekanan eksternal yang berat. Pasar sedang mencerna data ekonomi Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan, yang berpotensi menunda pemangkasan suku bunga acuan The Fed. Kondisi ini membuat dolar AS perkasa dan investor asing cenderung menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
DPR menilai bahwa tanpa adanya sinyal kebijakan yang solid dari dalam negeri, pelemahan ini berisiko berlanjut. “Konsolidasi fiskal dan moneter ini penting untuk memberikan sinyal yang jelas kepada pasar bahwa pemerintah dan BI bergerak bersama,” tambah Cucun.
Desakan ini menjadi pekerjaan rumah langsung bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Keduanya dituntut untuk merumuskan bauran kebijakan yang tepat. Di satu sisi, BI biasanya akan mengerahkan instrumen suku bunga dan intervensi valas untuk menstabilkan rupiah. Di sisi lain, Kemenkeu diharapkan bisa mengatur ulang postur APBN agar tidak menambah tekanan likuiditas di pasar.
Belum ada pernyataan resmi dari Kemenkeu atau BI terkait desakan DPR ini. Namun, pasar akan menunggu langkah konkret dalam beberapa hari ke depan, terutama menjelang rilis data inflasi domestik yang bisa menjadi pertimbangan baru bagi para pengambil kebijakan.