SAMARINDA — Kepala Dinkes Kaltim Andi Muhammad Ishak menyatakan pengendalian DBD tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan atau tindakan setelah kasus ditemukan. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan tempat tinggal, dengan memastikan tidak ada tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.
Seruan itu disampaikan pada kegiatan Mitigasi Penyakit Dengue pada Peralihan Musim. Andi meminta gerakan Jumantik diperkuat bersamaan dengan pemberantasan sarang nyamuk di berbagai lingkungan dan tatanan masyarakat.
Perkiraan waktu puncak itu disusun dari pola lima tahun terakhir. Menurut catatan Dinkes Kaltim, lonjakan kasus biasanya terjadi sekitar 1 hingga 1,5 bulan sejak awal musim hujan.
"Jika musim hujan mulai masif pada November hingga Desember, maka 1 hingga 1,5 bulan berikutnya, yaitu sekitar Desember dan Januari, kita harus siap siaga menghadapi potensi puncak kasus," ujar Andi.
Meski DBD dinilai dapat dicegah sepenuhnya, data Dinkes Kaltim menunjukkan kasus di provinsi ini masih tinggi. CFR yang mendekati 1 persen menandakan masih ada pasien yang meninggal akibat penyakit tersebut.
Dinkes Kaltim mendorong pemanfaatan data dan teknologi agar pemetaan wilayah rawan DBD lebih akurat. Pengendalian penyakit yang ditularkan lewat vektor nyamuk perlu didukung analisis berbasis data, termasuk hasil surveilans dan kajian entomologi.
Pemetaan spasial dengan Geographic Information System (GIS) dipakai untuk mengidentifikasi daerah rentan dan titik konsentrasi kasus atau hotspot DBD. Dari situ, intervensi bisa diarahkan ke wilayah yang butuh penanganan lebih intensif.
Pemerintah daerah juga dapat menentukan prioritas pencegahan berdasarkan kondisi dan tingkat kerawanan masing-masing wilayah. Andi menekankan pentingnya early warning system yang mempertimbangkan faktor cuaca, dengan informasi BMKG sebagai salah satu dasar antisipasi.
Dinkes Kaltim mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah kabupaten dan kota, serta fasilitas pelayanan kesehatan memperkuat kolaborasi. Rangkaiannya mencakup pengendalian jentik, pemantauan kasus, pemetaan wilayah rawan, kesiapan faskes, dan edukasi masyarakat.
Dengan langkah itu, Dinkes Kaltim berharap lonjakan kasus DBD dapat diantisipasi dan angka kematian ditekan. Seluruh Dinkes kabupaten dan kota diminta bergerak serentak, bukan menunggu kasus muncul di fasilitas kesehatan.