TENGGARONG — Penilaian terakhir TPID tingkat Kalimantan kembali menempatkan Kabupaten Kutai Kartanegara di peringkat pertama. Aulia menerima hasil itu di Pendopo Odah Etam Tenggarong dan menyatakan posisi juara tidak berubah sejak empat tahun lalu.
Di balik capaian tersebut, Pemkab Kukar menjalankan dua tim dengan tugas berbeda. TPID fokus menjaga kestabilan harga, sementara Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) membuka jalan pembiayaan bagi warga.
Aulia menjelaskan pembagian kerja kedua tim itu bukan tanpa alasan. Stabilitas harga dinilai tidak cukup kalau masyarakat tetap kesulitan mendapat modal usaha.
"Kita punya dua tim dengan tugas berbeda. TPID menjaga kestabilan harga, sedangkan TPAKD membantu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan," jelasnya.
Lewat TPAKD, Pemkab Kukar mendorong program Kredit Kukar Idaman Terbaik. Program itu memberi subsidi bunga pinjaman perbankan untuk petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.
Skemanya sederhana: bunga ditanggung pemerintah daerah, penerima kredit hanya mengembalikan pokok pinjaman sesuai ketentuan.
"Misalnya pinjam Rp50 juta, yang dikembalikan pokoknya Rp50 juta. Bunganya ditanggung pemerintah daerah sesuai ketentuan program," kata Aulia.
Pemkab Kukar juga memantau perputaran uang di masyarakat sebagai indikator ekonomi. Pada awal Februari, daerah itu mengalami deflasi sekitar 1,2 persen.
Menurut Aulia, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi warga perlu digenjot. Pemantauan dilakukan berkala, bukan hanya saat angka inflasi dilaporkan.
"Kita melihat kondisi ekonomi secara berkala. Kalau perputaran uang rendah, kita perlu memikirkan langkah agar kegiatan ekonomi masyarakat kembali bergerak," ujarnya.
Untuk mendorong peredaran uang, pemerintah daerah meminjam Rp820 miliar dari Bankaltimtara. Dana itu tidak disalurkan langsung, melainkan lewat pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemkab Kukar.
"Dana itu kita salurkan melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, supaya uangnya beredar di masyarakat," jelas Aulia.
Rapat koordinasi digelar setiap minggu untuk membahas perkembangan inflasi dan langkah berikutnya. Tim diminta terus memantau pergerakan harga di lapangan.
"Tim terus memantau pergerakan harga. Kita juga rutin rapat setiap minggu untuk melihat kondisi inflasi dan menentukan langkah berikutnya," tutupnya.