SAMARINDA — Dari total 1,4 juta hektare kebun sawit di Kaltim, sebanyak 233 ribu hektare di antaranya merupakan perkebunan milik masyarakat. Sisanya dikelola perusahaan besar, sehingga posisi petani lokal tetap menjadi bagian penting dalam rantai produksi komoditas tersebut.
Plt Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Arief Murdiyatno menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Kaltim. Forum tersebut membahas sejumlah komoditas perkebunan, dengan kelapa sawit sebagai bahasan paling spesifik.
Sektor sawit menyumbang 9,2 persen terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kaltim. Angka itu menempatkan komoditas ini sebagai penopang utama setelah periode ekstraktif dinilai mulai ditinggalkan.
Daya serap tenaga kerja juga besar. Sebanyak 215 ribu orang menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan sawit, mulai dari petani plasma, pekerja kebun, hingga buruh di pabrik pengolahan.
Kesejahteraan petani sawit menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani berada di angka 107, tertinggi dibandingkan subsektor pertanian lainnya, yang mengindikasikan pendapatan petani melebihi biaya produksi.
Arief menyebut harga Tandan Buah Segar bersifat fluktuatif karena mengikuti pasar global CPO. Pada periode awal Oktober, harga TBS sempat terkoreksi di angka Rp 3.542 per kilogram.
"Ada banyak hal yang kita diskusikan, khususnya untuk beberapa komoditas perkebunan kita dan lebih spesifik lagi tentang perkebunan kelapa sawit," kata Arief.
Pemerintah kini memprioritaskan perbaikan tata kelola untuk meningkatkan produktivitas komoditas. Langkah strategis tersebut telah didiskusikan bersama Komisi II DPRD Kaltim.
Rapat juga menyoroti pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan perkebunan. Dinas Perkebunan Kaltim mendorong pembentukan brigade di tingkat kabupaten dan kota.
Selain brigade daerah, satuan tugas juga didorong terbentuk di perusahaan swasta. Langkah itu diambil agar penanganan titik api bisa lebih cepat sebelum meluas ke kebun warga.
Bagi petani lokal, sejumlah persoalan masih menunggu jawaban. Perbaikan tata kelola yang dibahas di DPRD belum merinci skema pendampingan, akses pupuk, maupun kepastian harga TBS dalam jangka panjang.