DPRD Kabupaten Kutai Timur mengajak perusahaan yang beroperasi di wilayah itu turut membangun asrama mahasiswa asal Kutim yang menempuh pendidikan di sembilan daerah. Ketua DPRD Kutim Jimmi menyampaikan hal ini di Sangatta, Selasa, seiring pembahasan skema pembiayaan bersama Pemkab Kutim. Setidaknya empat opsi pembiayaan tengah dikaji, dari patungan APBD-CSR hingga pembagian peran lahan dan bangunan.
SANGATTA — Pembangunan asrama bagi mahasiswa asal Kutai Timur yang kuliah di luar daerah kembali dibahas DPRD dan Pemkab Kutim. Jimmi menegaskan keterlibatan perusahaan dinilai bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal mahasiswa.
Menurut Jimmi, kebutuhan asrama ini bukan hal baru. DPRD bersama pemerintah kabupaten kini menyusun skema pembiayaan dan pola kerja sama yang memungkinkan perusahaan ikut lewat dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR).
Jimmi menjelaskan, perusahaan memerlukan dasar dan mekanisme yang jelas jika diminta membangun di luar wilayah operasional mereka. Instruksi resmi dari pemerintah daerah menjadi pijakan untuk mengajukan dan mempertanggungjawabkan dukungan ke manajemen pusat.
"Rata-rata perusahaan menyampaikan bahwa hal seperti ini belum pernah dilakukan, membangun di luar ring mereka. Mereka berharap ada inisiasi formal dari pemerintah daerah melalui instruksi bupati," ujar Jimmi.
DPRD menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan untuk asrama mahasiswa tersebut. Berikut rinciannya:
"Semua opsi itu sedang kita kaji. Saat ini belum sampai pada penentuan lokasi permanen karena masih harus menyusun perencanaan dan menentukan mana yang menjadi prioritas," kata Jimmi.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menyatakan Pemkab dan DPRD sepakat menyediakan sarana dan prasarana bagi pelajar serta mahasiswa asal Kutim. Pembahasan ini menindaklanjuti audiensi Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur (HPMKT) dengan DPRD dan Pemkab Kutim.
"Semangatnya sama untuk membangun sarana dan prasarana bagi pelajar, khususnya asrama mahasiswa di sembilan daerah," ucap Noviari.
Noviari menyebut teknis pelaksanaan dan pola pembiayaan masih dibahas lebih lanjut. Salah satu opsi yang memungkinkan ialah memanfaatkan TJSL/CSR perusahaan lewat kerja sama dengan pemerintah daerah.
"Apakah memanfaatkan TJSL/CSR yang dikumpulkan, kerja sama dengan pemerintah, atau seperti apa. Rekomendasinya nanti akan disampaikan kepada Pak Bupati," tuturnya.
Pemkab Kutim, lanjut Noviari, siap menindaklanjuti rencana tersebut, termasuk menyiapkan penganggaran begitu mekanisme dan rekomendasi pembangunan ditetapkan. Hasil pembahasan DPRD dan Pemkab Kutim akan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati Kutim untuk memilih pola pembangunan asrama yang paling memungkinkan dan bisa segera direalisasikan.