PENAJAM PASER UTARA — Jalan menuju kawasan Bendungan Sepaku Semoi di Kilometer 38, Sepaku, lumpuh total sejak Kamis siang. Sekitar 35 warga dan pelaku usaha lokal sengaja memblokade akses sebagai bentuk desakan agar PT Brantas Abipraya (Persero) segera merealisasikan pembayaran yang sudah tertunggak hampir tiga tahun.
Aksi dimulai sekitar pukul 15.00 WITA dan berlangsung tertib. Personel Polresta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama petugas keamanan bendungan terlihat berjaga di lokasi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.
Salah satu pihak yang paling vokal dalam aksi ini adalah PT Balikpapan Ready Mix Pile. Perusahaan pemasok material itu mengaku telah kehabisan cara setelah berkali-kali melakukan penagihan, termasuk lewat pertemuan langsung di Jakarta.
"Kami sudah berkali-kali mengadakan pertemuan di Jakarta, namun tidak ada realisasi pembayaran. Bahkan komunikasi dari pihak kontraktor utama kini terputus," ujar Kuasa Penagihan PT Balikpapan Ready Mix Pile, Fredly Agustinus Singal, di lokasi aksi.
Puncak kesabaran mereka habis setelah surat pemberitahuan terakhir bernomor 02.P.FAS.08.2026 yang dilayangkan pada 14 Agustus 2026 tak juga membuahkan hasil. Dalam surat tersebut, pemasok memberikan tenggat tujuh hari kalender untuk penyelesaian pembayaran, yang bertepatan dengan hari aksi pada Kamis kemarin.
Fredly menegaskan bahwa material yang menjadi dasar penagihan sudah diproduksi, dikirim, dan digunakan dalam proyek. Ia menyebutkan, jika seluruh pekerjaan dan pengadaan material yang berkaitan dengan kawasan IKN diperhitungkan, total kewajiban yang diklaim mencapai sekitar Rp16 miliar. Angka ini masih merupakan klaim sepihak dan belum mendapat konfirmasi dari PT Brantas Abipraya.
Hingga berita ini diturunkan, PT Brantas Abipraya belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim tunggakan 33 bulan tersebut. Padahal, surat pemberitahuan terakhir juga telah ditembuskan kepada Kepala OIKN, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, hingga Kapolresta Ibu Kota Nusantara.
Fredly menegaskan pihaknya tidak akan membuka akses sebelum ada kepastian penyelesaian pembayaran. "Kami mohon maaf kepada masyarakat dan pengguna jalan yang terdampak. Ini kami lakukan karena berbagai upaya komunikasi dan penagihan belum memberikan kepastian," katanya.
Para pemasok berharap seluruh pihak terkait segera duduk bersama mencari solusi. Mereka menginginkan kepastian pembayaran atas pekerjaan dan material yang telah diselesaikan, bukan sekadar janji tanpa realisasi di lapangan.